BERAU – Tanjungnews.com – Dari video yang beredar di berbagai media sosial, pada Minggu 12 November 2023 bertempat di Balai Mufakat Tanjung Redeb para tokoh masyarakat, adat, hingga tokoh pemuda Kabupaten Berau, berkumpul melakukan penandatanganan petisi menolak penggabungan Bumi Batiwakal sebutan lain Kabupaten Berau ke Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara).
Petisi yang diserahkan ke Bupati Berau Sri Juniarsih, langsung dari Sultan Kesultanan Sambaliung, Datu Amir dan Kepada Wakil Ketua II DPRD Berau, Ahmad Rifai dari Sultan Kesultanan Gunung Tabur, Adji Bahrul Hadie.
Petisi berisikan 6 poin tersebut menegaskan atas nama para ketua lintas organisasi Banua, lembaga dan tokoh masyarakat Kabupaten Berau, menyatakan sikap menolak bergabungnya Kabupaten Berau menjadi bagian dari Provinsi Kaltara dan tetap berada di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).
Menolak dengan tegas segala bentuk upaya yang dilakukan oleh kelompok tertentu untuk membawa Kabupaten Berau untuk bergabung dengan Provinsi Kaltara.
Menegaskan menolak hasil survei atau kajian studi kelayakan sepihak terkait penggabungan Kabupaten Berau ke Provinsi Kaltara yang dinilai masih diragukan kredibilitas dan validitasnya.
Meminta kepada Pemerintah Kabupaten Berau baik eksekutif maupun legislatif untuk menghentikan wacana dan upaya dialog terkait bergabungnya Kabupaten Berau ke Kaltara.
Meminta kepada pihak pihak tertentu untuk menghantikan wacana penggabungan Kabupaten Berau ke Provinsi Kaltara agar terciptanya situasi kondusif dan aman di Kabupaten Berau.
Serta menegaskan petisi ini disampaikan untuk menjaga keamanan dan kedamaian di Bumi Batiwakkal.
Bupati Berau, Sri Juniarsih , usai menerima petisi menegaskan, dengan berbagai pertimbangan serta masukan dari berbagai tokoh di Berau tetap menjadi bagian Provinsi Kaltim.
Terlebih Kaltim juga telah ditetapkan sebagai Ibu Kota Negara (IKN), dimana Berau menjadi mitra utama dalam penyangga IKN, terutama pada sektor pariwisata yang dimiliki.
Selain itu ditegaskannya dari berbagai komentar masyarakat Berau di berbagai media sosial, banyak yang menyatakan menolak bergabungnya Berau dengan Kaltara.
“Kita akan lebih fokus kepada bagaimana mempercepat pencapaian program pembangunan yang telah ditetapkan,” tegasnya.
Senada dikatakan Wakil Ketua II DPRD Berau, Ahmad Rifai, menegaskan sejak awal saat pendirian Provinsi Kaltara, Kabupaten Berau telah memilih tetap di Provinsi Kaltim tentu dengan berbagai pertimbangan.
“Banyak pertimbangan agar Berau tetap berada di Kaltim,”pungkasnya (dsh/red)
