Perusahaan Tak Patuh Mengurus Dokumen Lingkungan, Ini Ancaman Sanksinya

Redaksi

Dewi Sri Kurniawati, S.Si M.Si, Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Madya Direktorat Pengaduan Pengawasan dan Sanksi Administrasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)
Dewi Sri Kurniawati, S.Si M.Si, Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Madya Direktorat Pengaduan Pengawasan dan Sanksi Administrasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)

TANJUNGNEWS.COM– Beroperasinya sebuah perusahaan harus dibarengi dengan adanya dokumen lingkungan atau Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) yang diawasi secara ketat oleh pemerintah. Meski demikian dalam perjalanan masih ditemui perusahaan yang perizinanya tidak lagi sesuai dengan aktivitas yang dilakukan saat ini.

Dewi Sri Kurniawati, S.Si M.Si, Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Madya Direktorat Pengaduan Pengawasan dan Sanksi Administrasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Saat menjadi pembicara kegiatan sosialisasi pengawasan dan penegakan hukuk lingkungan, yan digelar di Kebun Raya Bundayati Tanjung Selor.

Membenarkan jika sejauh ini seringkali ditemuai perusahaan yang beroperasi namun izin lingkunganya belum terupdate dengan aktivitas tambahan yang dilakukan.

“Terkait perusahaan yang melanggar ketentuan, biasanya kami menerima aduan dari masyarakat yang bisa ditangani KLHK ataupun Dinas Lingkungan Hidup (DLH) setempat,”terangnya.

Baca Juga  Bangun Desa Berwawasan Lingkungan Hingga Jaga Kondusifitas Wilayah

Dengan aktivitas perusahaan yang mulai beroperasi di wilayah Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI) Tanah Kuning, Kabupaten Bulungan yang merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan nilai investasi mencapai 132 miliar dolar AS dan target luas pengembangan mencapai 30.000 hektare tersebut. Juga sempat diterima laporan mengenai persoalan Amdal.

“Beberapa waktu yang lalu teman-teman (KLHK) verifikasi ke lapangan,”katanya.

Terkait sanksi pelanggaran teringan hingga terberat yang bisa diterima perusahaan jika dokumen Amdal yang dimiliki tidak sesuai ketentuan ataupun belum terupdate dengan aktivitas tambahan yang dilakukan oleh perusahaan.

Dewi Sri Kurniawati mengatakan, ketika masih diberlakukanya Undang – Undang (UU) Nomoor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). Bagi perusahaan yang beroperasi namun tidak memiliki dokumen lingkungan bisa dikenakan sanksi pidana.

Baca Juga  Gubernur Optimis Capai Target Penerimaan Pajak

Namun dengan diterbitkanya UU Cipta Kerja, yang tidak memiliki dokumen lingkungan diberikan sanksi secara berjenjang. Namun lebih didahulukan sanksi administrasi, sansi teguran tertulis, sanksi paksaan pemerintah, denda administrasi, pembekuan izin, hingga  pencabutan izin.

“Jadi bisa dilakukan secara bertahap atau langsung, missal pelanggaranya berat tidak harus sanksi administrasi saja bisa saja langsung sanksi pembekuan izin atau bahkan pencabutan,”urainya.

Ditambahkan, untuk ketentuan pemberian sanksi terhadap perusahaan. Berdasarkan kewenanganya, jika izinya dari Pemerintah Daerah (Pemda) tentu yang memberikan sanksi dari daerah. Jika yang menerbitkan izin dari pusat (KLHK)  yang mengawasi dan memberikan sanksi tentu dari pusat.

Baca Juga  Porwada PWI Pertama Digelar di Tarakan

“Biasanya permasalahan di pertambangan di beberapa daerah bukan hanya di Bulungan. Yang sering ditemui, perusahaan sudah memiliki dokumen lingkungan namun berubah aktivitas yang dilakukan, tidak memperbaiki (update) dokumen lingkungan. Karena penambahan kegiatan, kapasitas dapat memberikan dampak bereda terhadap lingkungan,”urainya.

Menurutnya, dokumen lingkungan merupakan bentuk perencanaan dan komitmen perusahaan dalam menjaga dampak lingkungan disekitar.

“Kalua kegiatan berubah atau ada aktivitas tambahan lainya, dokumen lingkungan harus dikaji ulang dan disesuaikan. Sanksinya (bagi perusahaan yang belum mngeupdate dokumen lingkunganya) bisa penghentian sementara kegiatan, diperintahkan atau dipaksaa mengurus dokumen terlebih dahulu. Sebelum sanki lainya,”pungkasnya (red)

Bagikan

Tags

Berita Terkait