YOGYAKARTA – Di tengah bayang-bayang ancaman bencana ekologis dan deforestasi secara nasional, klaster Kalimantan Timur (Kaltim) dan Kalimantan Utara (Kaltara) justru tampil beda. Dua provinsi bertetangga ini sukses membuktikan bahwa memacu urat nadi ekonomi dan menjaga kelestarian paru-paru dunia bisa berjalan selaras dan harmonis dari tingkat tapak paling bawah, yakni desa.
Keberhasilan implementasi pembangunan hijau tersebut dikupas tuntas dalam forum bergengsi bertajuk Ekspos Program SIGAP: “Simpul Hijau: Merayakan Kolaborasi Pembangunan Daerah dan Desa/Kampung” yang digelar di Kota Pelajar, Yogyakarta, Selasa (12/5).
Forum ini menjadi ruang refleksi dan panggung berbagi capaian, tantangan, serta kisah sukses dari empat kabupaten pelopor, yaitu Bulungan (Kaltara), serta Berau, Kutai Timur, dan Mahakam Ulu (Kaltim). Formula utama di balik kesuksesan ini bertumpu pada satu pendekatan pemberdayaan komprehensif bernama SIGAP (Aksi Inspiratif Warga untuk Perubahan).
Dari Berau Menjalar hingga ke Dokumen Perencanaan Hijau Bulungan
Sebagai informasi, pendekatan SIGAP diinisiasi oleh Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) sejak 2010. Langkah ini digerakkan secara kolaboratif bersama jajaran pemda dan konsorsium mitra pembangunan strategis, seperti Yayasan PIONIR Bulungan, IRE Flamma, Sanggar Inovasi Desa, dan beberapa lembaga lainnya.
Fokus utama SIGAP sangat jelas: memperkuat tata kelola pemerintahan desa, menjamin hak akses kelola sumber daya alam melalui skema Perhutanan Sosial, serta mendongkrak penghidupan berkelanjutan berbasis potensi lokal.
Perjalanan program ini terbilang impresif. Bermula dari dua kampung di pinggiran hutan Berau pada 2010, skema ini meluas ke seluruh kampung melalui gerakan SIGAP Sejahtera pada 2018. Melihat dampaknya yang masif, pada tahun 2022 program ini resmi direplikasi di Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Bulungan.
Di Kabupaten Bulungan sendiri, gerakan ramah lingkungan ini tidak hanya berhenti sebagai gerakan sosial, melainkan berhasil diinternalisasi masuk ke dalam dokumen perencanaan resmi daerah.
“Bagi kami di Bulungan, menjaga hutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa adalah dua agenda wajib yang harus berjalan beriringan,” tegas Bupati Bulungan, Syarwani, S.Pd., M.Si., yang hadir langsung di Yogyakarta.
“Pendekatan SIGAP membantu desa-desa kami menyusun perencanaan yang jauh lebih kuat, sekaligus mengunci komitmen kebijakan daerah lewat RPJMD dan RPJM Desa Hijau,” tambah Syarwani. Saat ini, program SIGAP telah mendampingi 18 desa di Bulungan, dengan target perluasan mencapai 74 desa.
Dukungan Pusat: Perhutanan Sosial yang Ideal
Praktik apik di lapangan ini langsung mendapat rapor hijau dari pemerintah pusat. Direktur Jenderal Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan, Catur Endah Prasetiani, menilai apa yang terjadi di Kaltim dan Kaltara adalah prototipe atau model perhutanan sosial yang ideal di Indonesia.
“Akses kelola hutan memang harus dibangun bersama tata kelola desa yang kuat. Ketika desa didampingi untuk merencanakan dan mengelola sumber daya alamnya secara mandiri, perhutanan sosial otomatis menjadi instrumen nyata bagi perlindungan hutan dan kesejahteraan masyarakat,” kata Catur Endah.
Apresiasi senada dikemukakan Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kemenko PM, Prof. Abdul Haris, serta Direktur Pembangunan Indonesia Barat Bappenas, Jayadi. Menurut Jayadi, Kaltim dan Kaltara adalah bukti nyata bahwa pembangunan berkelanjutan bukan sekadar wacana manis di atas kertas. Ketika suprastruktur desa diperkuat dan pemda memberikan ruang ekosistem yang sehat, desa mampu bertransformasi menjadi motor pembangunan hijau nasional.
Tantangan Infrastruktur Digital dan Replikasi Nasional
Meskipun menuai banyak pujian, jalan menuju hilirisasi komoditas berbasis hutan masih menyisakan pekerjaan rumah. Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Kemendes PDT, Nugroho Setijo Nagoro, mengingatkan bahwa konektivitas wilayah serta pemerataan infrastruktur dasar dan penetrasi digital masih menjadi tantangan utama di kawasan hutan.
Sementara itu, dari sudut pandang akademis, Wakil Rektor UGM sekaligus anggota Panel Ahli IRE, Arie Sujito, menilai kekuatan utama SIGAP terletak pada penempatan warga sebagai subjek, bukan sekadar objek pembangunan.
Menutup kegiatan, Direktur Program Terestrial YKAN, Ruslandi, menekankan peran vital para pendamping desa di garis depan sebagai agen perubahan sesungguhnya. Berkaca dari kesuksesan di bumi Kalimantan, pihaknya berharap model pendekatan rumpun SIGAP ini bisa segera diadopsi secara masif ke dalam regulasi nasional.
“Pendekatan SIGAP sangat mungkin diterapkan di Sumatra, Papua, atau daerah lainnya. Dengan begitu, laju deforestasi bisa kita tekan secara drastis, dan di saat bersamaan masyarakat lokal bisa hidup makmur dan sejahtera,” pungkas Ruslandi optimis.(adv)
