JAKARTA-TANJUNGNEWS.COM- Thomas Lembong, M.B.A wirausahawan dan juga mantan Menteri Perdagangan Republik Indonesia periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodi (2015- 2016) yang saat ini menjadi co-captain tim pemenangan nasional Anies Baswedan – Muhaimin Iskandar untuk Pilpres 2024 mengatakan.
Jika sejak awal rencana pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur minat investor sangat rendah. Terbukti hingga kini proses pembangunan IKN masih mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“ Non Sense (omong kosong) lah, investor telah ragu dari awal bukan ragu saat ini saja (setelah pernyataan Amin menolak pemidahan IKN),”ungkapnya saat di wawancara di Jakarta belum lama ini.
Menurutnya keraguan investor tersebut dibuktikan dengan tidak terealisasikan beberapa investor yang diumumkan akan menanamkan modalnya di IKN. Salah satunya Softbank dan Uni Emirat Arab (UEA)
“Diumumkan Softbank akan investasi, ternyata tidak termasuk UEA akan masuk tenamkan modalnya di IKN ternyata tidak,” ulasnya.
Pengusaha yang akrab disapa Tom Lembong tersebut mengatakan, kemudian muncul pernyataan kita fokus pada investor lokal. Tapi faktanya, lebih dari 90 persen yang digelontorkan untuk pembangunan IKN bersumber dari APBN.
Disisi lain, pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara masih terus dilakukan. Per 17 Agustus 2023, progres pembangunan IKN Capai 41%.
Dikutip dari laporan Progres Pembangunan Ibu Kota Negara “Nusantara” yang dikeluarkan oleh Satgas Pembangunan Infrastruktur IKN-PUPR, dikutip Senin (18/9/2023). Pembangunan IKN Batch 1 mencapai 41,03% dan Batch 2 0,09%. Sebagai informasi, pembangunan Batch 1 terdiri dari 39 paket fisik, terkontrak 2020 – Maret 2023, sementara Batch 2 terdiri dari 39 paket fisik, terkontrak dan sedang persiapan / proses lelang sesudah Maret 2023.
Rinciannya, untuk pembangunan Istana Negara dan Lapangan Upacara sudah mencapai 22,135% sementara untuk Kantor Presiden sudah 27,525%. Lalu, untuk Kantor Sekretariat Presiden dan Bangunan Pendukung sudah 22,72%.
Selanjutnya, untuk progres pembangunan Kantor Kementerian Koordinator 1 sudah 12,78%, Kementerian Koordinator 3 sudah 10,429%, dan Kementerian Koordinator 4 sudah 15,135%. Untuk pembangunan Kementerian Sekretariat Negara sudah mencapai 16,165%.
Sementara itu, untuk Rumah Tapak Jabatan Menteri (RTJM) sudah 22,681%. Untuk RTJM ini, rencananya akan dihuni pada pertengahan 2024 mendatang.
“Rumah jabatan menteri, (pembangunan) sudah berlangsung sejak akhir tahun lalu, Insyaallah di pertengahan tahun depan seluruhnya sudah bisa dimanfaatkan,” kata Direktur Jenderal Perumahan PUPR Iwan Suprijanto dalam Konferensi Pers Hari Perumahan Nasional, di Kantor Kementerian PUPR, Jumat (25/8/2023).
Sebagai informasi, pembangunan 36 RTJM ini rencananya dibangun di dua kawasan, yaitu 12 unit di persil 104 dan 24 unit di persil 105 IKN. RTJM dibangun Direktorat Jenderal Perumahan setinggi dua lantai. Pada lantai basement peruntukkan kamar tidur supir, kamar mandi dan ruang jaga. Pada lantai pertama merupakan area kedinasan sedangkan di lantai kedua merupakan area privat keluarga.
Adapun luas lahan per unit rumah tapak sekitar 1.000 meter persegi dan luas bangunan sekitar 580 meter persegi lengkap dengan meubel dan lainnyaa.(dsh/red)
