BULUNGAN,TANJUNGNEWS.COM – Jajaran kepala daerah dari seluruh penjuru Pulau Kalimantan berkumpul di Balikpapan guna memperkuat barisan dan menyamakan persepsi pembangunan. Momentum penting ini tersaji dalam agenda Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026 yang diinisiasi oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI.
Kegiatan berskala regional ini dipusatkan di Platinum Hotel Balikpapan pada Selasa (5/5). Pantauan di lokasi acara, agenda ini dihadiri langsung oleh para Gubernur, Bupati, dan Walikota se-Kalimantan.
Tak ketinggalan, Bupati Bulungan Syarwani, S.Pd, M.Si, juga tampak hadir di tengah-tengah forum bergengsi tersebut. Kehadiran orang nomor satu di Bumi Tenguyun ini didampingi langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Bulungan, Risdianto, S.Pi, M.Si.
Ajang apresiasi tahun ini mengusung tema yang cukup padat dan strategis, yakni “Sinergi Strategis Daerah dalam Menjawab Tantangan dan Memperkuat Daya Saing Nasional melalui Akselerasi Penurunan Tingkat Pengangguran, Penanggulangan Kemiskinan, Penurunan Stunting, Pengendalian Inflasi dan Creative Financial.”
Hadir membuka acara, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto. Dalam poin-poin sambutannya, mantan Walikota Bogor ini mengupas tuntas berbagai isu strategis nasional yang saat ini membutuhkan urat nadi sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Bima Arya menekankan, fokus utama pemerintah saat ini tidak boleh bergeser dari urusan wajib pelayanan dasar dan isu krusial masyarakat. Mulai dari percepatan penurunan tingkat pengangguran, aksi nyata pengentasan kemiskinan, penanganan stunting yang agresif, hingga pengawalan ketat terhadap pengendalian inflasi di masing-masing daerah.
“Selain isu-isu tersebut, penguatan creative financial atau inovasi pembiayaan daerah juga menjadi perhatian penting pemerintah pusat saat ini. Hal ini krusial dalam mendorong pembangunan yang berkelanjutan serta meningkatkan daya saing daerah,” urai Wamendagri.
Ajang tahunan ini pun dinilai menjadi ruang yang sangat efektif untuk mempererat tali kolaborasi. Terlebih, tantangan pembangunan ke depan dinilai makin kompleks, sehingga menuntut pemerintah daerah untuk tidak lagi berjalan sendiri-sendiri, melainkan harus linier dengan arah kebijakan nasional demi mendongkrak kesejahteraan masyarakat. (adv)
