BULUNGAN, Tanjungnews.com – Komitmen untuk mengawal sektor pertanian di Kabupaten Bulungan pada tahun 2026 ini terus diperkuat oleh jajaran legislatif. Guna memastikan program pemerintah tepat sasaran, anggota DPRD Kabupaten Bulungan, H. Abdul Wahid Al Amudi, menegaskan kesiapannya untuk turun langsung menyambangi pelosok desa.
Langkah jemput bola ini difokuskan di wilayah daerah pemilihan (Dapil) 3, kawasan yang menjadi basis dukungannya pada Pemilu Legislatif lalu sekaligus salah satu lumbung pangan di Bumi Tenguyun.
Siap Blusukan Serap Kendala Riil Petani
Politisi senior ini mengungkapkan, agenda blusukan ke kantong-kantong pertanian di desa menjadi prioritas utamanya di tahun 2026 demi memetakan persoalan klasik yang selama ini mencekik kesejahteraan para petani lokal.
“Untuk memastikan sektor pertanian ini berjalan baik di tahun 2026, kita akan turun langsung ke lapangan bertemu dengan para petani di desa. Kita ingin memastikan kendala apa saja yang secara riil mereka alami selama ini,” tegas H. Abdul Wahid kepada Tanjungnews.com.
Menurutnya, pemetaan masalah harus dimulai dari hulu hingga hilir, mulai dari karut-marut ketersediaan bibit, pasokan pupuk, pestisida, herbisida, hingga pemenuhan alat dan mesin pertanian (alsin) yang modern.
Ia menyebut, pemenuhan teknologi mekanis seperti alat bajak (traktor) dan mesin perontok padi menjadi kebutuhan dasar yang tidak bisa ditunda lagi jika Bulungan ingin mewujudkan kemandirian pangan.
“Minimal dua alat utama ini dulu ada di setiap kelompok tani, maka para petani kita sudah pasti merasa sangat terbantu dan produktivitasnya bisa naik,” ujarnya.
Pekerjaan Rumah Pemerintah: Stabilkan Harga dan Terapkan Subsidi Pupuk Penuh
Bukan rahasia umum lagi, urusan pupuk selalu menjadi momok menakutkan bagi para petani saat musim tanam tiba. H. Wahid menambahkan, kuota pupuk yang didistribusikan ke daerah kerap kali tidak seimbang dengan luas lahan dan kebutuhan riil di lapangan.
Kondisi ini diperparah dengan fluktuasi harga pupuk non-subsidi yang melambung tinggi di pasaran, sehingga sulit dijangkau oleh kocek petani kecil. Hal ini dinilainya menjadi pekerjaan rumah (PR) besar bagi Pemkab Bulungan melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
”Persoalan harga ini kerap jadi masalah pelik. Pas lagi butuh-butuhnya, harganya malah melonjak tinggi. Solusinya, kalau memungkinkan secara regulasi, semua jenis pupuk untuk petani kita harus disubsidi, tidak ada lagi yang non-subsidi. Dengan begitu, petani kita punya daya beli yang kuat saat musim tanam tiba,” pungkas H. Wahid mengakhiri wawancara. (adv/red)
