NUNUKAN, TANJUNGNEWS.COM- Kejaksaan Tinggi Kalimantan Utara (Kejati Kaltara) kembali mengambil langkah tegas dalam mengusut kasus dugaan korupsi fasilitas kredit Bank Raya.
Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus yang dipimpin langsung oleh Aspidsus Kejati Kaltara, Samiaji Zakaria, resmi melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap 6 (enam) objek Hak Guna Usaha (HGU) di Kabupaten Nunukan, Jumat (13/11/26).
Penyitaan dan penyegelan ini mencakup lahan perkebunan sawit yang berlokasi di Desa Plaju dan Desa Tepian, Kabupaten Nunukan.
Langkah hukum tersebut didasarkan pada serangkaian Surat Perintah Penyidikan, masing-masing Nomor: 180/O.5/fd.2/04/2026 tanggal 07 April 2026, Nomor: 314/O.5/fd.2/06/2026 tanggal 05 Juni 2026, serta Nomor: 658/O.5/fd.2/10/2026 tanggal 07 Oktober 2026, yang juga diperkuat dengan penetapan pengadilan.
Tindakan ini merupakan kelanjutan dari rangkaian penyidikan intensif setelah sebelumnya penyidik menetapkan dan menahan dua orang tersangka, yakni:
TKSD (laki-laki, 65 tahun) selaku Direktur Utama PT Sebaung Sawit Plantation (PT SSP).
BF (perempuan, 58 tahun) selaku Group Head PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk / Bank Raya Agroniaga Tbk.
Perkuat Alat Bukti Dugaan Kerugian Negara
Upaya paksa berupa penyitaan dan pemasangan plang segel ini dilakukan untuk memperkuat alat bukti serta mengamankan barang bukti terkait perkara dugaan perbuatan melawan hukum.
Kasus ini bermula dari pemberian fasilitas kredit investasi oleh PT Bank Raya Agroniaga Tbk (dahulu PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk) kepada PT Sebaung Sawit Plantation yang berlangsung sejak tahun 2017 hingga 2025, yang diduga kuat telah menimbulkan kerugian keuangan negara.
Berdasarkan data Kejati Kaltara, pemasangan plang sita dan segel dilakukan di enam titik lokasi HGU dengan perincian sebagai berikut:
1. Lokasi HGU Sawit No. 12 seluas 8.278 hektare di Desa Plaju;
2. Lokasi HGU Sawit No. 13 seluas 402,51 hektare di Desa Tepian;
3. Lokasi HGU Sawit No. 21 seluas 51,96 hektare di Desa Tepian;
4. Lokasi HGU No. 22 seluas 60,69 hektare di Desa Tepian;
5. Lokasi HGU No. 23 seluas 35,95 hektare di Desa Tepian;
6. Lokasi HGU No. 24 seluas 14,12 hektare di Desa Tepian.
Pihak Kejati Kaltara memastikan proses penyidikan akan terus dikembangkan guna mengusut tuntas pihak-pihak lain yang turut bertanggung jawab dalam perkara ini.(dsh/red)
