BULUNGAN,TANJUNGNEWS.COM – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bulungan kembali mengundang seluruh pemerintah desa untuk memfasilitasi penyesuaian sisa Dana Desa dan realisasi keuangan dalam aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Langkah ini diambil menyusul adanya pemotongan penyaluran Dana Desa Reguler Tahap II Tahun Anggaran 2026 dari pemerintah pusat.

Kepala Bidang Pemerintahan Desa DPMD Bulungan, Nurdin Lubis, S.IP., menjelaskan bahwa kegiatan pendampingan ini sangat krusial untuk mencegah kesalahan administrasi dalam proses penyusunan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) hingga pencairan dana di bank.
Selain persoalan teknis penginputan aplikasi, fasilitasi ulang ini dilakukan untuk merespons dinamika yang terjadi di tingkat desa. Menurut Nurdin, sejumlah pemerintah desa kesulitan menjelaskan mekanisme pemotongan anggaran tersebut kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
”Kegiatan ini juga dilaksanakan karena di beberapa desa terjadi kendala dalam menjelaskan kepada BPD mengenai bagaimana mekanisme Dana Desa yang tidak disalurkan, mengapa besarannya bervariasi antar-desa, dan mengapa ada desa yang tetap disalurkan secara utuh,” ungkap Nurdin.
Sebenarnya, sosialisasi terkait hal ini telah disampaikan kepada para Kepala Urusan (Kaur) Keuangan Desa pada Agustus lalu saat pembahasan Perubahan APB Desa Tahun 2026. Namun, melihat dinamika di lapangan, DPMD memutuskan mengundang kembali seluruh desa. Tak hanya Kaur Keuangan yang diwajibkan membawa laptop berisi aplikasi Siskeudes, pertemuan kali ini turut dihadiri sejumlah Kepala Desa, Sekretaris Desa, hingga perwakilan BPD agar pemahaman di tingkat desa menjadi seragam.
Pemicu Pemotongan Dana Desa
Nurdin memaparkan, kebijakan pemotongan anggaran tersebut merujuk pada Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor S-27/PK/PK.4/2026 tertanggal 22 April 2026 tentang Penyampaian Persyaratan Penyaluran Dana Desa Reguler Tahap II Tahun Anggaran 2026.
Dalam aturan tersebut dijelaskan, bagi desa yang melaporkan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 dengan kondisi nihil pada syarat penyaluran Tahap I, namun sisa anggarannya tidak dianggarkan kembali pada Tahun Anggaran 2026 (serta tidak diinput pada aplikasi OM-SPAN TKD), maka selisih tersebut otomatis diperhitungkan sebagai pemotongan pada penyaluran Tahap II Tahun 2026.
Pemerintah Kabupaten Bulungan sendiri sempat mengajukan permohonan penyesuaian sisa Dana Desa yang dianggarkan kembali. Namun, melalui surat balasan Nomor S-44/PK/PK.4/2026 tanggal 4 Agustus 2026, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menyatakan permohonan tersebut tidak dapat dipertimbangkan untuk disetujui.
”Meski demikian, Perubahan APB Desa Tahun 2026 masih mengakomodir usulan kegiatan sesuai dengan anggaran yang tidak disalurkan berdasarkan besaran potongan masing-masing desa. Melalui pendampingan Siskeudes ini, kita pastikan penyesuaiannya berjalan tepat,” pungkas Nurdin. (dsh/red)





