Rakor dengan KPK, Bupati Bulungan Komitmen Bangun Pemerintahan Bersih dan Berintegritas

Redaksi

RAPAT KOORDINASI: Bupati Bulungan Syarwani, S.Pd.M.Si didampingi Ketua DPRD Bulungan Riyanto, S.Sos saat menghadiri Rapat Koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia di Gedung Merah Putih, Jakarta, Rabu (16/7/25)
RAPAT KOORDINASI: Bupati Bulungan Syarwani, S.Pd.M.Si didampingi Ketua DPRD Bulungan Riyanto, S.Sos saat menghadiri Rapat Koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia di Gedung Merah Putih, Jakarta, Rabu (16/7/25)

JAKARTA – TANJUNGNEWS.COM– Komitmen membangun pemerintahan yang bersih, akuntabel dan berintegritas kembali ditegaskan Bupati Bulungan, Syarwani. Penegasan itu disampaikan langsung saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (16/7/25) pagi.

Dalam forum yang mempertemukan seluruh kepala daerah dan pimpinan DPRD se-Kaltara itu, Syarwani menekankan pentingnya kolaborasi erat antar eksekutif dan legislatif di daerah guna membangun tata kelola pemerintahan yang bebas dari praktik korupsi.

Baca Juga  Target Zero Stunting, Pemda Bulungan Sinergikan Semua Unsur Terkait


“Kami menyampaikan terima kasih kepada KPK yang terus memberikan arahan melalui fungsi supervisi dan penjagaan. Ini sangat penting agar tata kelola penyelenggaraan pemerintahan di daerah bisa berjalan optimal,” kata Syarwani di hadapan jajaran KPK.

Rakor yang dibuka langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Koordinasi dan Supervisi KPK, Agung Yudha Wibowo menekankan pentingnya sinergi antar lembaga untuk mencegah tindak pidana korupsi sejak tahap perencanaan. Syarwani menilai, pendampingan KPK terhadap pemda adalah bentuk nyata kemitraan strategis dalam menjaga jalannya pemerintahan tetap pada koridor hukum.

Baca Juga  Pemkab Siapkan Rp 15 M, Tuntaskan Permasalahan Jembatan Sungai Nyelung


“Pemda Bulungan bersama DPRD berkomitmen membangun sinergi dan kolaborasi dalam penguatan tata kelola pemerintahan, agar seluruh program pembangunan benar-benar berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dan terbebas dari praktik yang merugikan negara,” pungkasnya. (dsh/red)

Bagikan

Tags

Berita Terkait