BULUNGAN-TANJUNGNEWS.COM- Dalam Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) dan Sosialisasi Elektronifikasi Bantuan Sosial Non Tunai (BSNT) bagi Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (KPM PKH) Kabupaten Bulungan tahun 2025 di Ruang Tenguyun, Kantor Bupati Bulungan beberapa waktu lalu.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Utara, Hasianto Ginsar Manik dalam sambutanya mendorong sistem transaksi non tunai di beragai sektor.
“Kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya pada jajaran Dinas Sosial, Pendamping PKH, dan seluruh mitra yang telah bersinergi dalam pelaksanaan kegiatan ini, serta para peserta dari keluarga penerima manfaat PKH yang telah hadir,”ungkapya.
Diterangkan, bantuan sosial merupakan program dari Kementerian Sosial Republik Indonesia berupa bantuan uang, barang, atau jasa pada seseorang, keluarga, masyarakat yang rentan terhadap risiko sosial.
“BSNT adalah bantuan sosial yang disalurkan tidak lagi dalam bentuk uang tunai, melainkan melalui rekening perbankan dan ditarik menggunakan kartu atau kanal non-tunai seperti ATM, EDC, atau agen bank,”jelasnya.
Salah satu tujuan BSNT adalah transformasi dari tunai ke non-tunai untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, serta mendorong literasi dan inklusi keuangan bagi masyarakat.
Keunggulan BSNT antara lain adalah mengurangi risiko penyalahgunaan dana bantuan, memudahkan pemantauan dan pencatatan transaksi, serta memberikan akses ke layanan keuangan formal bagi masyarakat berpenghasilan rendah, yang sebelumnya belum tersentuh layanan perbankan.
Hal tersebut sesuai amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai.
Bank Indonesia sebagai bagian Tim Pengendali Bantuan Sosial Non Tunai berperan dalam mendukung penyaluran BSNT dengan menyediakan sistem pembayaran yang andal serta mendorong pemanfaatan kanal digital dalam penyalurannya.
“Tujuan utama kegiatan ini adalah meningkatkan pemahaman berbagai pihak terhadap program BSNT dan transaksi keuangan agar dana bantuan dapat dikelola dan diterima dengan efektif dan efisien, serta dimanfaatkan secara optimal sehingga tujuan penyaluran bantuan dapat tercapai,”tegas Hasianto.
Selain itu, edukasi perlindungan konsumen juga akan disampaikan agar KPM memahami pentingnya menjaga data pribadi, mengenali modus penipuan digital, serta mengetahui saluran pengaduan apabila mengalami kendala atau kerugian dalam transaksi.
Kegiatan ini tidak hanya menjadi sarana edukasi, tetapi juga bagian dari pemberdayaan masyarakat melalui pemahaman yang lebih baik tentang penggunaan rekening, kartu, dan kanal digital QRIS. Diharapkan KPM dapat mengelola bantuan sosial secara lebih mandiri dan aman.
“Kami menyadari masih terdapat tantangan dalam penyaluran BSNT, seperti pemahaman KPM yang beragam, keterbatasan infrastruktur, serta potensi tidak optimalnya dana bansos,”ulasnya.
Sehingga, sinergi antara regulator, pemerintah daerah, perbankan, dan pendamping PKH menjadi kunci dalam memastikan program ini berjalan optimal.
Pihaknya berharap kegiatan ini dapat memberikan pemahaman yang komprehensif pada KPM dan menjadi langkah awal untuk meningkatkan literasi keuangan, kemandirian ekonomi keluarga, serta mendorong ekosistem pembayaran digital, aman, dan inklusif di Kaltara. (dsh/red)
