BULUNGAN, TANJUNGNEWS.COM- Bupati Bulungan, Syarwani, S.Pd, M.Si membuka High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Bulungan Semester II Tahun 2025 di Ruang Tenguyun Lantai II Kantor Bupati pada Kamis (27/11).
Pertemuan tingkat tinggi ini diikuti Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kaltara, lembaga perbankan, segenap organisasi perangkat daerah, BUMD, BLUD, kecamatan hingga perwakilan pelaku usaha, investor serta perusahaan-perusahaan di daerah.
Kegiatan berisi laporan Sekretaris Daerah selaku Ketua TP2DD Kabupaten Bulungan, dialog interaktif dengan tema ”Membangun Ekosistem Digital melalui Literasi dan Transaksi Non Tunai”, sesi diskusi dan tanya jawab serta sharing session. Diketahui, HLM dalam rangka percepatan dan perluasan digitalisasi transaksi keuangan di lingkup Pemkab sesuai Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah. Serta mendukung pelaksanaan program Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).
Bupati dalam sambutannya mengungkapkan, di Kabupaten Bulungan upaya digitalisasi terus didorong mulai dari penguatan sistem pembayaran digital di layanan publik, perluasan kanal transaksi non tunai, implementasi QRIS di berbagai sektor, termasuk layanan UMKM dan retribusi, hingga integrasi data dan sistem informasi di lingkungan pemerintah daerah.
Namun demikian, percepatan digitalisasi tidak bisa berhenti pada penyediaan infrastruktur dan regulasi. Kunci keberhasilan ada pada literasi, kolaborasi, dan adopsi teknologi oleh masyarakat, pelaku usaha, serta perangkat daerah. Ditegaskan, ekosistem digital harus dibangun melalui pemahaman, edukasi, dan perubahan budaya transaksi,.
”Sehingga digitalisasi tidak hanya menjadi program, tetapi menjadi bagian dari perilaku ekonomi masyarakat Bulungan,” ujar Bupati. Diingatkan pula, digitalisasi bukan hanya tentang teknologi, tetapi juga tentang kepercayaan publik, kemudahan bertransaksi, dan kecepatan pelayanan.
Pemkab pun berharap, dukungan dan sinergi dari seluruh stakeholder seperti Bank Indonesia sebagai pembina teknis, institusi perbankan dan pelaku keuangan, perangkat daerah pengampu layanan publik, pelaku UMKM dan komunitas digital serta akademisi dan media sebagai mitra edukasi.(red)
