TANJUNG SELOR, – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) mulai mematangkan pembahasan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Tahun 2027. Pembahasan perdana ini digelar melalui Rapat Pleno Dewan Pengupahan di Ruang Rapat Kantor Gubernur Kaltara, Rabu (18/11).
Rapat dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kaltara, H. Denny Harianto, S.E., M.M., mewakili Gubernur Kaltara. Forum ini turut menghadirkan unsur lengkap pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, pengusaha, serikat pekerja, hingga akademisi dan tenaga ahli.
Dalam arahannya, Denny menyampaikan apresiasi atas keterlibatan aktif seluruh anggota Dewan Pengupahan dalam merumuskan kebijakan strategis ketenagakerjaan tersebut. Menurutnya, penetapan upah minimum merupakan instrumen krusial karena bersentuhan langsung dengan perlindungan dan kesejahteraan buruh.
Meski demikian, Denny menekankan bahwa kebijakan pengupahan tidak boleh timpang. Pemerintah juga wajib menimbang kemampuan dunia usaha, tingkat produktivitas, serta keberlangsungan operasional perusahaan agar iklim investasi di Bumi Benuanta tetap kondusif.
”Penetapan upah harus memperhatikan kepentingan pekerja dan pengusaha. Kesejahteraan pekerja perlu ditingkatkan, tetapi keberlangsungan dunia usaha juga harus diperhatikan,” ujar Denny di hadapan peserta rapat.
Ia menjelaskan, formulasi UMP dan UMSP Tahun 2027 mengacu pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ketenagakerjaan. Penghitungannya wajib memadukan sejumlah indikator makroekonomi, yakni tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, serta variabel indeks tertentu atau Alfa.
Penentuan besaran Alfa, lanjut Denny, menjadi titik krusial yang harus dikaji secara cermat dengan membandingkan upah minimum terhadap kebutuhan hidup layak (KHL) dan kondisi riil ketenagakerjaan di daerah. Sementara itu, UMSP disusun sebagai jaring pengaman khusus yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing sektor usaha.
”Seluruh proses penghitungan upah minimum harus menggunakan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Guna memastikan hasil rapat pleno berjalan optimal, Denny menitipkan tiga poin penekanan utama kepada Dewan Pengupahan Provinsi:
- Kepatuhan Regulasi dan Validitas Data: Memastikan seluruh tahapan penetapan UMP dan UMSP berjalan sesuai aturan perundang-undangan dengan basis data yang valid.
- Keseimbangan Kepentingan: Menjaga titik temu yang adil antara peningkatan daya beli pekerja dan kemampuan finansial pengusaha.
- Stabilitas Iklim Usaha: Mengarahkan hasil rumusan untuk menciptakan hubungan industrial yang harmonis, mendongkrak produktivitas tenaga kerja, serta menopang pertumbuhan ekonomi dan investasi di Kaltara.
”Kepada seluruh anggota Dewan Pengupahan Provinsi, saya berharap dapat menjalankan tugas secara profesional, objektif serta mengutamakan kepentingan bersama demi terwujudnya Provinsi Kaltara yang semakin Maju, Makmur dan Berkelanjutan,” pungkas Denny.
Turut hadir mendampingi Sekprov dalam rapat tersebut antara lain Plt. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kaltara Drs. H. Sanusi, M.Si., Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kaltara H. Asnawi, S.Sos., M.Si., jajaran pengurus Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kaltara, serta perwakilan serikat pekerja dan serikat buruh se-Kaltara. (adv/dkisp)





