Oleh: Oleh : Mistang, S.Kom, Anggota Komisioner KPU Kabupaten Bulungan
JAGAT politik tanah air kembali diguncang keputusan progresif dari Mahkamah Konstitusi (MK). Melalui Putusan MK Nomor 128/PUU-XXIV/2026, dipastikan konstelasi pencalonan legislatif ke depan tidak akan pernah sama lagi.
MK tidak lagi sekadar “mengimbau” atau menjadikan keterwakilan perempuan minimal 30 persen sebagai hiasan administratif. Kali ini, ada harga mahal yang harus dibayar: partai politik (parpol) bisa langsung digugurkan atau dicoret dari kepesertaan di Daerah Pemilihan (Dapil) terkait jika nekat melanggar aturan ini.
Bagi sebagian orang, ini mungkin terdengar seperti pembatasan. Namun jika dikuliti lebih dalam, putusan ini adalah suntikan vitamin bagi kepastian hukum, kualitas demokrasi, hingga integritas proses pemilu di Indonesia.
Penyelenggara Pemilu Bernapas Lega: Ruang Tafsir Resmi Ditutup
Sebagai penyelenggara pemilu yang kerap berada di garis depan benturan regulasi, putusan ini ibarat oase. Selama ini, kuota 30 persen perempuan selalu riuh diperdebatkan di ruang publik dan ruang sidang, terutama terkait apa sanksi konkret jika parpol gagal memenuhinya.
“Putusan MK ini memberikan jawaban yang sangat tegas. Tidak ada lagi ruang abu-abu atau tafsir ‘karet’ dalam implementasinya. Aturan ini wajib, titik.”
Kepastian hukum adalah fondasi utama pemilu. Dengan adanya ketukan palu dari MK, kontestan pemilu sudah tahu apa konsekuensinya sejak awal, dan penyelenggara memiliki kompas yang jelas untuk bertindak adil tanpa tebang pilih.
Belajar dari Bumi Tenguyun: Bulungan Sudah Membuktikan!
Ada anggapan keliru bahwa mencari figur perempuan di dunia politik itu sulit, apalagi di daerah dengan tantangan geografis yang menantang. Pandangan skeptis ini langsung patah jika kita berkaca pada potret Pemilu 2024 di Kabupaten Bulungan.
Mari kita bedah datanya:
- Total Calon Anggota DPRD Bulungan: 362 orang
- Caleg Laki-laki: 233 orang
- Caleg Perempuan: 129 orang
- Persentase Keterwakilan Perempuan: 35,64 persen.
Sejarah mencatat, Bumi Tenguyun mampu melompati pagar minimal 30 persen dengan mulus. Jika daerah dengan dinamika geografis dan sebaran penduduk seperti Bulungan saja bisa, maka tidak ada alasan bagi daerah lain—atau parpol skala nasional—untuk melempar handuk sebelum bertanding.
Stop “Kaderisasi Instan” Menjelang Pendaftaran
Tantangan riil di lapangan memang ada. Menggaet politisi perempuan di wilayah perkotaan tentu beda atmosfernya dengan wilayah pedalaman yang minim akses transportasi dan fasilitas. Namun, di sinilah esensi dari putusan MK tersebut diuji.
Parpol kini dipaksa untuk keluar dari zona nyaman. Mereka tidak bisa lagi melakukan “kaderisasi instan”—yakni mencari caleg perempuan secara mendadak hanya demi memenuhi syarat administrasi saat pendaftaran dibuka.
Ekosistem politik harus dirombak secara substansial melalui:
- Pendidikan Politik Berkelanjutan: Menjaring potensi perempuan sejak dini.
- Pembinaan Kepemimpinan: Memberikan porsi strategis di struktur internal partai.
- Pemberdayaan Kapasitas: Memastikan caleg perempuan yang maju memiliki kualitas representasi yang mumpuni, bukan sekadar pelengkap kuota.
Ujian Profesionalitas KPU
Bola panas kini juga berada di tangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di semua tingkatan. KPU dituntut untuk tegak lurus, profesional, dan transparan. Integritas pemilu dipertaruhkan di sini; tidak boleh ada dispensasi, tidak boleh ada perlakuan khusus untuk parpol raksasa sekalipun. Semua setara di hadapan aturan baru ini.
Pada akhirnya, Putusan MK Nomor 128/PUU-XXIV/2026 adalah investasi jangka panjang untuk kualitas demokrasi Indonesia yang lebih inklusif. Karena sejatinya, pemilu yang berkualitas bukan hanya tentang menghitung berapa juta kertas suara yang sah di TPS, melainkan bagaimana memastikan ruang kebijakan publik diisi oleh keberagaman perspektif yang adil bagi seluruh rakyat. (dsh/red)
