BULUNGAN, Tanjungnews.com – Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Bulungan Tahun Anggaran 2025 menjadi panggung evaluasi krusial bagi legislatif. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bulungan menemukan sederet persoalan mendasar yang dinilai wajib mendapatkan atensi serius dari pemerintah daerah.
Melalui catatan strategis yang diserahkan kepada Pemkab Bulungan, Komisi I DPRD Bulungan secara khusus menyoroti sektor-sektor yang bersentuhan langsung dengan hajat hidup orang banyak, mulai dari potret pendidikan, pemenuhan fasilitas kesehatan, hingga jeritan sektor pertanian yang dihantam cuaca ekstrem.
Respons Rencana RS Tipe B, Rozana: Kebutuhan Mendesak Ibu Kota
Ketua Komisi I DPRD Bulungan, Rozana Bin Serang, menegaskan bahwa lembaran rekomendasi yang disodorkan kepada eksekutif bukan sekadar dokumen pelengkap seremonial tahunan. Rekomendasi tersebut merupakan kristalisasi dari jeritan dan aspirasi riil masyarakat di lapangan yang wajib ditindaklanjuti.
Salah satu yang menjadi sorotan tajam adalah sektor kesehatan. Seiring dengan status Bulungan sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) yang memicu lonjakan penduduk, kehadiran fasilitas medis yang representatif dinilai tidak bisa ditawar lagi. Rozana pun merespons positif terkait mencuatnya rencana pembangunan rumah sakit baru bertipe B yang tengah menjajaki investasi eksternal.
“Kalau memang ada rencana pembangunan rumah sakit baru dengan fasilitas lebih lengkap, tentu itu sangat bagus. Kabupaten Bulungan ini masyarakatnya semakin padat dan kebutuhan pelayanan kesehatan otomatis meningkat tajam. Yang paling penting, fasilitas tersebut nantinya benar-benar bisa menjawab kebutuhan medis warga kita,” ujar Rozana kepada Tanjungnews.com.
Dampak Cuaca Ekstrem, Petani Bulungan Butuh Mesin Pompa Air
Tak hanya urusan kesehatan dan pendidikan yang kerap menjadi langganan aspirasi warga saat anggota dewan turun ke lapangan, sektor pertanian kini berada dalam kondisi yang tidak kalah memprihatinkan.
Rozana membeberkan, ketidakpastian iklim dan hantaman musim kemarau panjang di sejumlah wilayah Bulungan telah memukul produktivitas lahan pertanian. Akibatnya, pasokan air ke perkebunan dan sawah warga menyusut drastis. Saat ini, para kelompok tani sangat bergantung pada kebijakan intervensi pemerintah daerah.
“Kondisi cuaca belakangan ini cukup ekstrem dan situasinya tidak mudah bagi petani kita. Dari berbagai usulan yang masuk ke meja DPRD, kebutuhan yang paling mendesak saat ini adalah alat pertanian, spesifiknya mesin pompa air untuk menyiasati keterbatasan sumber air,” ungkap legislator berhijab ini.
DPRD Bulungan secara tegas meminta Pemkab untuk menaruh perhatian lebih pada sektor pertanian mengingat bidang ini merupakan urat nadi perekonomian masyarakat pedesaan. Melalui momentum LKPJ TA 2025 ini, Komisi I berharap arah kebijakan anggaran ke depan harus bergeser pada program yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, baik peningkatan kualitas pelayanan publik maupun penguatan ekonomi kerakyatan.
“Sebagai wakil rakyat, kami di DPRD akan terus pasang badan untuk mengawal dan memperjuangkan apa yang menjadi aspirasi serta keluhan masyarakat di bawah. Itu sudah menjadi tugas utama kami,” pungkas Rozana tegas. (adv/red
