BULUNGAN, Tanjungnews.com – Maraknya musibah kebakaran yang melanda permukiman warga di beberapa wilayah kecamatan belakangan ini mendapat perhatian serius dari jajaran legislatif. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bulungan menyatakan dukungannya terhadap rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan untuk mengadakan armada mobil pemadam kebakaran (damkar) di tingkat kecamatan.
Langkah taktis ini dinilai sangat krusial sebagai upaya nyata meningkatkan kesiapsiagaan dan mempercepat respons penanganan dini bencana kebakaran sebelum api menjalar luas.
Belajar dari Rentetan Musibah Kebakaran di Kecamatan
Ketua DPRD Kabupaten Bulungan, H. Riyanto, S.Sos, mengungkapkan bahwa kebutuhan pos dan armada damkar di tingkat kecamatan semakin mendesak. Hal ini merujuk pada rentetan peristiwa kebakaran yang sempat menghanguskan bangunan warga di beberapa titik, seperti di Kecamatan Sekatak, Pimping (Tanjung Palas Utara), Peso, hingga Mara Hilir (Tanjung Palas Barat).
“Hal ini juga sebelumnya sudah disampaikan oleh Bupati. Beberapa kejadian kebakaran terjadi di Sekatak, di Pimping bahkan sampai dua kali, kemudian di Peso dan Mara Hilir. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan armada pemadam kebakaran di kecamatan memang sangat dibutuhkan agar penanganan musibah bisa dilakukan lebih cepat,” ujar H. Riyanto kepada Tanjungnews.com.
Menurutnya, pemangkasan jarak tempuh armada pemadam ke lokasi kejadian akan sangat membantu petugas maupun relawan dalam menekan risiko jatuhnya korban jiwa serta meminimalkan kerugian materil yang diderita masyarakat.
Anggaran Terbatas, Terapkan Skala Prioritas
Kendati memberikan dukungan penuh, politisi ramah ini mengingatkan bahwa pengadaan mobil damkar tersebut wajib disesuaikan dengan kondisi finansial daerah. Mengingat APBD Bulungan masih dalam fase efisiensi anggaran, pengadaan tidak bisa dilakukan secara serentak di seluruh kecamatan.
Oleh karena itu, Riyanto meminta Pemkab Bulungan melalui instansi terkait untuk segera melakukan pemetaan wilayah rawan kebakaran secara cermat guna menentukan skala prioritas utama.
“Kita semua memahami kondisi keuangan daerah yang saat ini masih memberlakukan kebijakan efisiensi anggaran. Karena itu, pengadaan unit damkar tidak mungkin dilakukan sekaligus di semua wilayah. Harus ada skala prioritas berdasarkan tingkat kerawanan dan kepadatan wilayah di masing-masing kecamatan,” urainya menjelaskan.
DPRD Bulungan menegaskan komitmennya untuk selalu berdiri di belakang kebijakan pemerintah yang berorientasi pada pelayanan publik dan keselamatan masyarakat.
“Ujung dari kebijakan ini adalah bagaimana masyarakat memperoleh perlindungan yang maksimal. Selama pengadaan armada pemadam kebakaran ini ditujukan untuk meminimalkan dampak bencana dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, DPRD Bulungan tentu akan selalu mendukung,” pungkasnya. (adv/red)
