BULUNGAN, Tanjungnews.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bulungan meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan untuk memfokuskan belanja daerah pada program-program prioritas yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Pesan menohok ini disampaikan oleh Wakil Ketua II DPRD Bulungan, H. Dwi Sugiarto, saat memimpin rapat paripurna penyampaian rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025 di Gedung DPRD Bulungan.
Dampak Kebijakan Pusat, Keuangan Daerah Tahun 2026 Tertekan
Bukan tanpa alasan legislatif bersikap ketat. Berdasarkan analisis dewan, kondisi fiskal Kabupaten Bulungan pada tahun 2026 ini diperkirakan mengalami penurunan yang cukup signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Krisis fiskal ini diprediksi masih akan membayangi Bumi Tenguyun dalam beberapa tahun ke depan sebagai konsekuensi dari penyesuaian kebijakan strategis pemerintah pusat.
“Penurunan kondisi fiskal ini tentu akan berdampak langsung pada berkurangnya volume pembangunan infrastruktur fisik di daerah kita,” ungkap Dwi Sugiarto secara blak-blakan di podium paripurna.
Menyikapi ruang belanja yang semakin menyempit, DPRD Bulungan mendesak jajaran eksekutif untuk mengencangkan ikat pinggang. Alokasi anggaran wajib diarahkan ke sektor-sektor dasar yang menyentuh urat nadi masyarakat bawah, seperti jaminan kesehatan, kualitas pendidikan, serta stimulus bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Di samping itu, Pemkab juga dituntut memutar otak untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) demi kemandirian fiskal.
Soroti Konflik Agraria hingga Penataan Pasar Induk
Selain urusan dompet daerah, dokumen rekomendasi DPRD Bulungan juga memuat sejumlah catatan merah yang membutuhkan penanganan kilat dari pemerintah daerah.
Beberapa poin krusial yang ditegaskan legislatif antara lain mendesak penyelesaian konflik agraria yang berkepanjangan di Kecamatan Tanjung Palas Timur, penataan carut-marut Pasar Induk Tanjung Selor, hingga percepatan proses lelang pengadaan barang dan jasa agar serapan anggaran tidak menumpuk di akhir tahun.
Merespons rentetan rekomendasi tersebut, Wakil Bupati Bulungan, Ingkong Ala (Kilat), menyampaikan apresiasi tinggi atas fungsi pengawasan yang dijalankan oleh jajaran legislatif. Ia memastikan bahwa potret evaluasi dari dewan akan menjadi panduan utama dalam perbaikan kinerja eksekutif.
“Rekomendasi DPRD yang disampaikan dalam rapat paripurna hari ini tentu akan menjadi perhatian yang sangat serius bagi Pemerintah Kabupaten Bulungan. Segera kita petakan untuk ditindaklanjuti secara konkret sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tegas Wabup Kilat. (adv/red)
