BULUNGAN, TANJUNGNEWS.COM – Rentetan insiden yang menimpa fasilitas publik menjadi alarm keras bagi jajaran eksekutif. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bulungan meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem keamanan di seluruh gedung pemerintahan.
Langkah tegas ini dinilai sangat mendesak demi mencegah terulangnya insiden serupa yang berpotensi merugikan daerah di masa mendatang.
Belajar dari Peristiwa Kebakaran Gedung
Wakil Ketua II DPRD Bulungan, H. Dwi Sugiarto, menegaskan bahwa peningkatan standar keselamatan gedung khususnya sistem pencegahan dan mitigasi risiko kebakaran—harus ditempatkan sebagai skala prioritas dalam pengelolaan aset serta fasilitas publik daerah.
Menurut Dwi, peristiwa kebakaran yang sempat terjadi beberapa waktu lalu harus dijadikan pelajaran berharga dan momentum penting bagi pemerintah daerah untuk membenahi sistem pengamanan gedung secara total dan berkelanjutan.
“Pemerintah daerah perlu segera melakukan evaluasi dan memperkuat sistem keamanan gedung, termasuk standar keselamatan serta mitigasi risiko kebakaran agar kejadian serupa tidak terulang lagi,” ujar H. Dwi Sugiarto kepada Tanjungnews.com, Minggu (7/6/2026).
Proteksi Aset dan Jaminan Pelayanan Publik
Politisi senior ini menilai, penguatan sistem pengamanan di lingkungan kantor pemerintahan memiliki efek domino yang besar. Proteksi ini tidak hanya bertujuan melindungi aset fisik milik negara yang dibiayai oleh uang rakyat, melainkan juga untuk menjamin keselamatan aparatur sipil negara (ASN) dan masyarakat luas.
Lebih dari itu, sistem mitigasi yang prima akan memastikan roda pelayanan publik tetap berjalan optimal dan tidak lumpuh total apabila sewaktu-waktu terjadi kondisi darurat yang tidak diinginkan.
Oleh karena itu, DPRD Bulungan berharap rekomendasi evaluasi ini segera ditindaklanjuti oleh instansi terkait melalui langkah-langkah konkret di lapangan, seperti penyediaan alat pemadam api ringan (APAR) yang memadai hingga pengecekan berkala instalasi listrik gedung.
“Kita mendorong langkah nyata dari Pemkab. Keamanan seluruh fasilitas pemerintahan harus semakin terjamin demi menjaga keberlangsungan pelayanan publik sekaligus meminimalkan risiko insiden di kemudian hari,” pungkasnya tegas. (adv/red)
