Capaian SPM Bulungan Tahun 2023 Tertinggi se-Kaltara

Redaksi

BULUNGAN-TANJUNGNEWS.COM – Kabupaten Bulungan menjadi kabupaten terbaik di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) dalam capaian penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2023.

Hal ini diketahui dari hasil evaluasi Indeks Pencapaian SPM Nasional yang dikeluarkan Ditjen Bina Pembangunan Daerah – Kementerian Dalam Negeri RI tahun 2023 lalu.

Dari hasil evaluasi tersebut, kabupaten yang dipimpin Syarwani.,S.Pd.,M.Si dan Ingkong Ala.,SE.,M.Si ini meraih nilai rata-rata tertinggi dari kabupaten/kota lain di Kaltara, dengan angka 97,81 persen masuk dalam kategori Tuntas Utama.

Baca Juga  Bupati Lantik Puluhan Pejabat Administrator dan Pengawas

Capaian urusan tertinggi dicapai pada bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yaitu sebesar 100.00 persen, dan juga bidang sosial 100,00 persen.

Sedangkan untuk bidang pendidikan nilainya sebesar 95,49 persen, bidang kesehatan sebesar 97,11 persen, bidang trantibumlinmas sebesar 94,27 persen.

Bupati Bulungan, Syarwani saat membuka konsultasi publik RKPD Bulungan tahun 2025 beberapa waktu lalu mengungkapkan, capaian ini jutru menjadi penyemangat dan tidak mudah puas diri dalam upaya pemenuhan pelayanan dasar bagi masyarakat.

Baca Juga  Pemkab Bulungan Sampaikan LKPD Tahun 2023 Unaudited Tepat Waktu

“Dengan hasil ini justru menjadi pemantik semangat kita, untuk tidak cepat puas diri. Dalam upaya meningkatkan pemenuhan pelayanan dasar bagi masyarakat Bulungan,”terangnya.

Dalam kesempatan tersebut bupati juga berharap komitmen dan kerja sama seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk lebih meningkatkan performanya agar dapat menggenjot nilai SPM lebih baik lagi..

“Yang capaianya sudah 100 persen harus dipertahankan, yang belum harus diupayakan bersama agar mencapai nilai tersebut,”tegasnya.

Baca Juga  Masyarakat Berharap Hj Rachmawati Wakili Suara Perempuan Kaltara di Senayan

Sebagai informasi, SPM merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

Berkaitan dengan evaluasi pelaporan SPM Tahun 2023 melalui sistem pelaporan SPM Bangda Kemendagri (e-SPM), pemerintah daerah diminta untuk melakukan penginputan data capaian SPM setiap triwulan. 

Hal tersebut bertujuan untuk melihat progres capaian penerapan SPM di daerah, serta mengidentifikasi permasalahan yang mungkin dihadapi daerah dalam capaian penerapan SPM.(adv)

Bagikan

Tags

Berita Terkait