BULUNGAN – TANJUNGNEWS.COM – Sedikitnya 21 izin perekebunan kelapa sawit yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten Bulungan 7 diantaranya telah mememiliki Pabrik Pegolahan Sawit (PKS) namun sejuh ini produk turunan yang dihasilkan baru sebatas Crude Palm Oil (CPO) yang selanjutnya dikirim ke Pulau Jawa.
Saat menghadiri peringatan hari perkebunan nasional ke 66 tahun di area perkebunan PT. Abdi Borneo Plantation dan Tunas Borneo Plantation, Senin (11/12/2023).
Bupati Bulungan, Syarwani.,S.,Pd.,M.,Si menegaskan pentingnya perusahaan kelapa sawit yang beroperasi di Bulungan memiliki legalisasi yang jelas. Termasuk peningkatan pengelolaan hasil perkebunan yang selama ini sebatas CPO dapat meningkat jadi produk turunan lainya termasuk minyak goreng agar kemanfaatanya lebih dirasakan masyarakat.
“Mudahan dengan momentum hari perkebunan ke 66 tahun ini dari 21 kebun yang ada di Bulungan nantinya dapat memiliki legalitas yang jelas terkait HGU. Sejauh ini belum semua kebun kelapa sawit kita memiliki status HGU,”ungkapnya.
Menurutnya, bahkan ada perusahaan yang sudah 20 tahun beroperasi belum memiliki status HGU. Sehingga pada momentum ini menjadi bahan evaluasi kewajiban bagi siapapun yang membangun perkebunan di Bulungan harus memiliki status yang jelas hingga diterbitkanya HGU.
“Selain legalitasnya harus jelas, 21 kebun yang beropresai juga harus meningkatkan kompetensinya dalam pengolahan CPO. Saat ini dari 21 izin kebun baru 7 yang memiliki pabrikasi, saya berkepentingan mendorong semua kebun memiliki PKS,”terangnya.
Dijelaskan kepentingan Pemkab Bulungan mendorong lahirnya PKS di semua perkebunan sawit. Diharap mampu menyerap banyak tenaga kerja terutama masyarakat di sekitar perkebunan.
“Kepentingan kita bagaimana bisa menyerap banyak tenaga kerja terutama masyarakat sekitar, sehingga ada perputaran uang di masyarakat,”urainya.
Selain itu dirinya berharap perusahaan yang selama ini menjadi mitra strategis pemerintah sesuai konsep pentahelix dapat mendukung 15 program prioritas Bulungan. Terutama mitra Bulungan berdaulat, membangun daerah tidak semata-mata di tangan Pemkab Bulungan namun semua pihak bisa ikut andil dalam upaya percepatan pembangunan.
“Beberapa kali saya menekankan pada para owner perkebunan kelapa sawit di Bulungan. Kedepan bukan hanya sampai produksi CPO kemudian dikirim keluar, namun produk turunan atau bahkan minyak goreng bisa diproduksi disini,”tegas bupati.
Berangkat dari pengalaman kelangkaan minyak goreng beberapa waktu lalu, yang menjadi kepanikan di daerah. Meski selama ini Bulungan menjadi salah satu penghasil CPO cukup besar.
“Lucunya bisa digambarkan tidak ada sebatang pohon sawit atau setetes CPO yang dihasilkan dari Pulau Jawa. Semua dari perkebunan di Sumatera dan Kalimantan namun sebagian besar produksi minyak goreng berada di Jawa,”terangnya.
Dengan potensi produksi CPO dari 7 PKS yang mencapai ribuan ton dalam sehari tentu potensial produk turunan selain CPO dapat dilakukan di Bulungan.
“Mudahan dari 7 PKS yang ada kedepan tidak hanya memproduksi sampai CPO kemudian dikirim ke Pulau Jawa. Ini menjadi PR (pekerjaan rumah) bersama, kami sangat mendorong tumbuhnya investasi terutama pengolahan lanjutan CPO bahkan sampai minyak goreng dan produk turunan lainya dapat dilakukan disini,”pungkasnya (dsh/red)
