JAKARTA – Gabungan Komisi DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) bergerak cepat mengawal aspirasi masyarakat beranda utara NKRI. Pada Kamis (11/06/2026), delegasi parlemen Kaltara melakukan kunjungan kerja ke DPR RI demi memperjuangkan sejumlah agenda strategis terkait pembangunan wilayah perbatasan, pesisir, dan kepulauan.
Rombongan yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Kaltara, H. Muddain, ST, bersama jajaran anggota legislatif lainnya—H. Ladullah, S.Hi., H. Muhammad Nasir, S.Pi., Komaruddin, S.Kom., MH., Saleh, S.E., dan H. Mohammad Nafis—diterima hangat oleh Kapoksi Fraksi PKS DPR RI, H. Alifudin, SH., MM.
Dalam pertemuan berkala tersebut, DPRD Kaltara menyodorkan tiga usulan prioritas yang dinilai mendesak untuk segera diintervensi oleh pemerintah pusat.
1. Perluasan Program Kampung Nelayan
Fokus utama yang digelorakan adalah keberlanjutan dan perluasan Program Kampung Nelayan. Program ini dinilai sukses memberikan dampak nyata bagi masyarakat pesisir di Bumi Benuanta melalui peningkatan sarana dan prasarana perikanan. Ke depan, intervensi anggaran pusat sangat dibutuhkan agar produktivitas nelayan lokal semakin melesat.
2. Hilirisasi Rumput Laut: Bangun Industri Pengolahan Daerah
Tak hanya sektor perikanan tangkap, DPRD Kaltara juga mendesak pusat mendukung pembangunan industri pengolahan rumput laut di daerah. Mengingat Kaltara adalah salah satu produsen rumput laut terbesar, sangat disayangkan jika komoditas unggulan ini terus-menerus dijual keluar daerah dalam bentuk bahan baku mentah.
“Kehadiran pabrik pengolahan di Kaltara diyakini mampu meningkatkan nilai tambah produk, membuka lapangan kerja baru secara masif, serta memperkuat fondasi ekonomi masyarakat pesisir,” ujar pimpinan rombongan.
3. Kemerdekaan Sinyal di Wilayah Terpencil
Catatan krusial ketiga yang dibawa ke Senayan adalah urusan konektivitas digital. DPRD Kaltara menyoroti masih banyaknya wilayah kepulauan dan desa-desa terpencil yang minim akses internet alias blank spot. Keterbatasan jaringan telekomunikasi ini dinilai menghambat pelayanan publik, sektor pendidikan, kesehatan, hingga perputaran ekonomi digital masyarakat.
Melalui aksi “jemput bola” ke tingkat pusat ini, DPRD Kaltara berharap ketiga aspirasi tersebut—perluasan Kampung Nelayan, hilirisasi rumput laut, dan transformasi digital—bisa dikawal ketat dalam penganggaran APBN. Langkah ini dianggap harga mati demi mewujudkan pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah beranda terdepan Indonesia. (adv/hms)
