Tolak Gugatan Pasal Berladang di MK, Aliansi Masyarakat Adat Kaltara Gelar Aksi Damai di Kantor Gubernur Kaltara

Redaksi

BULUNGAN, TANJUNGNEWS.COM – Ratusan masyarakat adat Dayak yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Adat Kalimantan Utara (AMAKU) menggelar aksi unjuk rasa damai di depan Kantor Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Jalan Kolonel Soetadji, Tanjung Selor, Senin (16/11/2026).

‎

‎​Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk penolakan tegas terhadap permohonan uji materi (judicial review) yang diajukan oleh Bima Sadiropa Sijabat bersama Muh. Adam Arrofiu Arfah di Mahkamah Konstitusi (MK) dengan nomor perkara 391/PUU-XXIV/2026.

‎

‎​Adapun materi yang digugat adalah Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) beserta penjelasannya.

‎

‎Pasal tersebut selama ini menjadi payung hukum yang memberikan pengecualian terkait larangan membuka lahan dengan cara membakar berdasarkan kearifan lokal masyarakat adat.

Baca Juga  Robby Ajak Siswa Tingkatkan Kemampuan Jurnalistik dan Kepemimpinan

‎

‎​Massa aksi menilai, apabila gugatan tersebut dikabulkan, maka akan mengancam hak tradisional, kearifan lokal, serta merampas ruang hidup masyarakat adat Dayak yang sejak turun-temurun menggantungkan hidup pada tradisi berladang.

‎

‎​Koordinator Lapangan (Korlap) AMAKU, Agustinus Amos mengatakan, aksi ini juga menjadi momentum untuk menyatukan suara seluruh elemen adat dan organisasi kemasyarakatan (ormas) lokal di provinsi termuda ini.

‎

‎​”Hari ini kita akan masuk dalam tahap konsolidasi dengan teman-teman ormas dan juga lembaga adat se-Kaltara. Pertemuan ini menghadirkan semua lembaga adat dan ormas kedaerahan, baik unsur Dayak, Tidung, Bulungan, dan ormas Dayak untuk menyikapi gugatan Saudara Bima di MK,” ujar Agustinus Amos di sela-sela aksi.

Baca Juga  Disnakertrans Kaltara Gelar Pembinaan dan Sertifikasi SIO Alat Berat

‎

‎​Merespons aspirasi tersebut, Gubernur Kalimantan Utara, Zainal A. Paliwang menyatakan dukungan penuh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara terhadap perjuangan masyarakat adat.

‎

‎ Ia menegaskan bahwa tradisi berladang dengan kearifan lokal sudah mengakar jauh sebelum regulasi modern dibuat, dan terbukti tidak memicu kerusakan lingkungan.

‎

‎​”Respons dari provinsi, kita mendukung apa yang menjadi aksi daripada saudara-saudara kita, lembaga-lembaga adat yang ada di Kalimantan Utara ini. Karena kita tahu bahwa berladang ini bagian dari adat dan tradisi yang sudah ada sejak kita dan mereka belum lahir, adat ini sudah ada,” tegas Zainal.

‎

‎​Lebih lanjut, orang nomor satu di Kaltara itu menekankan bahwa masyarakat adat memiliki tata cara dan aturan ketat dalam membuka lahan, sehingga tidak pernah menimbulkan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang meluas.

Baca Juga  Tingkatkan Imunisasi Melalui IPV2 Menuju Bebas Polio 2026

‎

‎​”Masalah pembuatan lahan yang dilakukan oleh saudara kita ini sudah menjadi tradisi, dan tidak pernah kita dengar mereka membakar lahan dua hektare itu sampai terjadi kebakaran besar. Mereka selalu menjaga, selalu memberikan batas, sehingga api itu tidak menjalar ke mana-mana, cukup di areal yang ingin mereka tanami,” jelasnya.

‎

‎​Atas dasar kearifan lokal yang terjaga tersebut, Zainal memastikan pemerintah daerah akan berdiri bersama masyarakat adat dalam mempertahankan hak-hak tradisional mereka.

‎

‎​”Itulah kenapa kita sebagai pemerintah mendukung apa yang menjadi aspirasi daripada saudara-saudara kita suku asli Dayak yang ada di Kalimantan Utara ini,” pungkasnya. (dsh/red)

Bagikan

Tags

Berita Terkait