BULUNGAN-TANJUNGNEWS.COM- Dalam pelaksanaan Rapat Paripurna ke 2 Masa Sidang II Tahun 2025 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bulungan dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Bulungan Tahun Anggaran 2024, Senin (30/6/2025),
Dalam rapat tersebut, ketua fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) DPRD Bulungan Mansyah S.H mengatakan, mencermati dari Pidato Bupati Bulungan atas Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, Sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, serta melakukan pembahasan serta mempertimbangkan beberapa aspek penilaian, mengkoreksi terhadap materi yang disampaikan.
“Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Bulungan pada prinsipnya dapat menerima Raperda tentang Pertanggunjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, namun tetap memberikan beberapa pandangan, pendapat dan saran,”katanya.
Yang pertama, pihaknya mengapresiasi Pemda Bulungan atas perolehan Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), yang merupakan kali keenam Pemerintah Kabupaten Bulungan meraihnya dari BPK RI. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh BPK.
Kedua, penyerapan APBD tahun 2024 juga merupakan prestasi yang cukup baik, ini menandakan bahwa kinerja Pemda Bulungan dapat berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan, namun demikian apakah ini sudah berjalan seiring dengan standar kualitas yang ada, tentunya ini juga perlu mendapat perhatian serta pengawasan yang menyeluruh.
Ketiga, dalam Pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Bulunganmasih terdapat Pekerjaan yang perlu mendapat tindakan lebih lanjut untuk menuntaskan realisasi pembangunan sehingga mencapai progres penuh atau 100 persen.
“Pemda diminta untuk menganggarkannya secara menyeluruh dan tuntas agar fasilitas pembangunan Infrastruktur Jalan, Jembatan, maupun bangunan dapat langsung dirasakan keberadaannya oleh masyarakat. serta tetap intens melakukan pengawasan terhadap kegiatan kegiatan yang telah dan masih berlangsung,”pesanya.
Keempat, terkiat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun 2024 sebesar Rp.
Rp579.329.029.492,59 (Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Dua Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah Lima
Puluh Sembilan Sen) mengalami kenaikan sebesar 9,71 persen jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2023.
“Ini dirasa masih cukup besar dan ini jangan dijadikan stigma negatif tapi dijadikan pemicu agar kedepan pelaksanaan kegiatan benar benar dapat berjalan sesuai skedul (rencana) dan target pencapaian Pemda,”katanya.
Kelima, fraksi Golkar meminta Pemda Bulungan dapat meningkatkan realisasi pendapatan dan belanja daerah secara optimal. Hal ini penting untuk mendukung upaya percepatan pembangunan serta penguatan pelayanan publik pada sector strategis seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pertanian.
Keenam, fraksi Golkar menyatakan jika pendapatan, belanja dan transfer, pembiayaan, SILPA Tahun 2024, aset, kewajiban serta ekuitas seperti yang tertuang dalam Pidato Bupati Bulungan Syarwani, S.Pd.M.Si akan dibahas lebih lanjut sesuai mekanisme yang ada.(Adv/red)
