JAKARTA, TANJUNGNEWS.COM – Masyarakat di Kalimantan Utara (Kaltara) kini bisa bernapas lega. PT Pertamina Patra Niaga memastikan tidak ada kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), baik jenis subsidi maupun non-subsidi, terhitung mulai Rabu, 1 April 2026.
Keputusan ini diambil sejalan dengan kebijakan Pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat di tengah dinamika pasar energi global.
Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV. Dumatubun, mengungkapkan bahwa pihaknya berkomitmen penuh menjalankan arahan regulator. Selain menjaga harga tetap stabil, Pertamina terus melakukan langkah strategis seperti negosiasi dengan pemasok dan penguatan sistem distribusi.
”Kami senantiasa melaksanakan kebijakan Pemerintah. Fokus kami adalah memastikan ketersediaan energi tetap terjaga bagi masyarakat melalui optimalisasi distribusi,” ujar Roberth dalam keterangan resminya, Rabu (1/4).
Imbauan Agar Warga Kaltara Tidak ‘Panic Buying’
Senada dengan hal tersebut, Area Manager Communication, Relation & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan, Edi Mangun, menanggapi sempat munculnya antrean di sejumlah SPBU akibat isu kenaikan harga yang beredar di media sosial.
Edi menegaskan bahwa informasi mengenai kenaikan harga BBM subsidi per April adalah tidak benar. Ia meminta warga, khususnya di wilayah Kalimantan, untuk tidak melakukan aksi borong atau panic buying.
”Memang sempat ada kekhawatiran masyarakat akibat isu kenaikan harga, terutama BBM subsidi, yang memicu antrean. Namun, Pemerintah sudah menegaskan per 1 April tidak ada kenaikan. Pertamina sebagai operator akan selalu patuh terhadap regulator,” tegas Edi.
Ajak Masyarakat Gunakan BBM Secara Bijak
Selain menjamin pasokan, Pertamina juga mengajak masyarakat untuk mulai membudayakan hemat energi.
Penggunaan BBM yang bertanggung jawab dinilai menjadi kunci utama dalam menjaga ketahanan energi nasional, terutama di daerah-daerah yang jauh dari pusat distribusi utama.
Masyarakat diharapkan hanya mengonsumsi BBM sesuai kebutuhan dan selalu memverifikasi informasi yang beredar agar tidak mudah terhasut berita hoaks yang dapat mengganggu kelancaran distribusi di lapangan.
Dengan adanya sinergi antara pemerintah, aparat keamanan, dan kesadaran masyarakat, diharapkan aktivitas ekonomi di Bumi Benuanta tetap berjalan stabil tanpa kendala pasokan energi. (dsh/red)
