SAMARINDA-TANJUNGNEWS.COM- Belum lama ini, pernyataan dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang dengan tegas menolak kepindahan Ibu Kota Nusantara (IKN) ke Kalimantan Timur (Kaltim) menuai sorotan.
Pengamat politik dari Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda, Budiman menilai, PKS memiliki alasan tertentu dalam mengeluarkan pernyataan itu.
Budiman menyebut, tampaknya PKS hendak meningkatkan elektabilitasnya secara nasional. Di Kaltim, jumlah pemilih hanya sekitar 2 juta. Artinya, jika hampir seluruh warga Kaltim tak memilih PKS, PKS tetap punya tabungan suara di provinsi lain.
“Logikanya begini, pemilih di Kaltim itu kan hanya sekitar 2 juta. Artinya, dari sisi jumlah pemilih, meskipun misalnya digabung se-Kaltim dan warganya tidak memilih PKS, mereka masih tetap punya tabungan suara di provinsi lain,” ungkap Budiman, Rabu (29/11/2023).
Tabungan suara yang dimaksud Budiman itu, PKS masih tetap bisa mendulang suara di provinsi yang jumlah pemilihnya jauh lebih banyak dibanding Kaltim. Misalnya seperti di Jawa Barat (Jabar), Jawa Tengah (Jateng), Jawa Timur (Jatim), dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dia mengatakan, provinsi – provinsi tersebut memiliki puluhan juta pemilih yang masih fanatik dengan PKS.
“Misalnya, ketika PKS sudah melakukan penelitian bahwa sebagian besar warga Jakarta dan Jawa lainnya tetap ingin mempertahankan ibu kota di Jakarta. Maka dari sisi kalkulasi suara, itu lebih menguntungkan PKS secara nasional dibandingkan misalnya PKS memerhatikan suara di Kaltim,” sambung Budiman.
Artinya, ujar Budiman, suara di Kaltim dikorbankan untuk mendapat suara terbanyak. Saat dihubungi Ketua DPW PKS Kaltim, Dedi Kurniadi untuk dimintai tanggapan terkait pernyataan PKS pusat mengenai penolakan perpindahan IKN pada 27 November dan 28 November 2023.
Namun sama sekali tak ada respons. Saat dihubungi melalui sambungan telepon juga tidak dapat terhubung.(berita dikutip dari, Kaltim Today.Yasmin Medina Anggia Putri)