BULUNGAN– TANJUNGNEWS.COM- Debat pertama Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Bulungan Tahun 2024 Dengan Tema “Membangun SDM Berkualitas di Era Transformasi Digital Berbasis Kearifan Sosial Budaya di Kabupaten Bulungan” bertempat di Auditorium Universitas Kalimantan Utara (Unikaltar) Tanjung Selor pada Rabu 23 Oktober 2024, mulai pukul 19:30 Wita berjalan lancar dan kondusif.
Saat konferensi pers Pasangan Calon Bupati petahana nomor urut 1 Syarwani-Kilat (S1AP) mengucapkan terimakasih pada Paslon nomor urut 2 atas beberapa informasi yang disampaikan dalam debat pertama tersebut. Menurutnya hal tersebut akan menjadi bahan evaluasi untuk memaksimalkan berbagai program prioritas Paslon S1AP.
Salah satu yang dipertanyakan dalam debat adalah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan. Menanggapi hal tersebut, Syarwani Calon Bupati Bulungan yang juga ketua DPD Partai Golongan Karya (Golkar) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menjelaskan.
Berbicara masalah SILPA tentu berkaitan dengan mekanisme penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). SILPA merupakan salah satu instrument yang ada dalam APBD untuk menutupi defisit pembiayaan, dimana postur pendapatan tidak sebanding lurus dengan alokasi belanja.
“Kita bersyukur dengan ini (debat pertama) bisa memberikan klarifikasi pada publik khusunya masyarakat Kabupaten Bulungan tentang apa itu SILPA,”ungkap Syarwani.
Tak lupa Paslon Bupati nomor urut 1 menyampaikan ucapan terimakasih pada seluruh audiens yang hadir pada debat pertama Pilkada Bulungan 2024 serta Paslon nomor urut 2 Datu Iman Suramenggala-Cheito Karno Ashe (DIA)
Serta mengajak seluruh elemen masyarakat Bulungan menciptakan suasana kondusif, aman dan damai saat pelaksanaan Pilkada Bulungan Tahun 2024.
“Kita ingin menciptakan Pilkada yang damai. Pada tanggal 27 November 2024 pastikan keamanan dan kedamaian Kabupaten Bulungan bisa berjalan dengan sukses bersama-sama kita dukung kinerja penyelenggara Pemilu, TNI dan Polri,”tegasnya.
Saat ditanya terkait, masih ada sekitar 60 persen wilayah Bulungan mengalami blankspot (tidak terjangkau jaringan seluler atau internet). Syarwani tidak menampik hal tersebut, menurutnya diperkirakan masih ada sekitar 13 atau 14 desa yang masih blankspot.
Menyikapi hal tersebut, selama memimpin Bulungan yang baru 3 tahun 8 bulan berbagai langkah strategis menyangkut transformasi digital hingga peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) penunjangnya telah dilakukan. Termasuk dengan memanfaatkan teknologi terbaru. Salah satunya dengan mengujicoba layanan internet berpemancar satelit (Starlink).
“Wilayah Tias Desa Tanjung Buka juga telah kita ujicoba penggunaan teknologi internet berpemancar satelit Starlink. Ini salah satu upaya adaptasi kita terhadap kemajuan teknologi,”terangnya.
Bahkan upaya transformasi layanan digital diseluruh wilayah Bulungan selama ini tidak terhambat dengan masih adanya beberapa wilayah yang masih blankspot tersebut.
“Bukan berarti wilayah blankspot tidak bisa kita laksanakan digitalisasi. Peningkatan SDM desa dan penggunaan aplikasi yang bisa digunakan secaara online maupun offline. Sehingga layanan administrasi, topografi desa dan urusan lain dapat dilaksanakan secara digital,”tambahnya.
Bahkan dukungan serius dalam upaya transformasi layanan digital, selama mimimpin Bulungan juga telah dilakukan Syarwani. Termasuk dibidang pendidikan dengan telah dibagikanya 1000 unit Chromebook (perangkat penunjang belajar siswa) untuk sekolah dasar dan 550 unit Chromebook untuk jenjang SMP.
Upaya peningkatan mutu pendidikan juga menjadi perhatian serius Paslon nomor 1. Upaya yang telah dilakukan selama ini dengan peningkatan kompetensi guru sehingga memacu peningkatan kualitas literasi, nomerasi serta pendidikan karakter siswa.
“Keberadaan lembaga inovasi, termasuk LPMP (Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan) dan PGMP yang menjadi partner kita dalam upaya peningkatan mutu pendidikan,”ulasnya.
Sedangkan untuk penerapan sistem pendidikan Full Day dari pemerintah pusat yang sifatnya opsional. Bahkan Kementerian Pendidikan Republik Indonesia tidak mewajibkan daerah untuk meyelenggarakan pendidikan selama 6 hari atau 5 hari (Full Day).
“Ada beberapa sekolah swasta yang telah menerapkan sitem Full Day, namun semuanya opsional tergantung kesepakatan bersama antara sekolah dan orangtua siswa. Saya juga telah menugaskan Kepala Dinas Pendidikan Bulungan untuk melakukan asisment terkait sistem pembelajaran Full Day maupun sistem pembelajaran yang diterapkan saat ini,”pungkasnya (dsh/red)
