TANJUNG SELOR – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten Bulungan dituntut untuk terus memperkuat perannya di garis depan perekonomian daerah.
Di tengah geliat pembangunan Bumi Tenguyun yang kian masif, Kadin diharapkan mampu menjadi motor penggerak dalam membuka keran lapangan kerja baru bagi masyarakat lokal.
Harapan besar tersebut ditegaskan oleh Wakil Bupati (Wabup) Bulungan, Kilat, A.Md., saat membuka secara resmi Musyawarah Kabupaten (Muskab) ke-8 Kadin Bulungan yang dipusatkan di Lantai 2 Hotel Luminor, Jalan Sabanar Lama, Tanjung Selor, Senin (18/5) pagi.
Dalam kesempatan itu, Wabup melayangkan apresiasi tinggi atas kiprah Kadin yang selama ini konsisten menjadi mitra strategis pemerintah daerah, terutama dalam menggenjot pertumbuhan ekonomi, mempermudah iklim investasi, memberdayakan UMKM, hingga meminimalisir angka pengangguran.
Pemerintah Tak Bisa Jalan Sendiri, Butuh Sinergi ‘Quadruple Helix’
Wabup menerangkan, Muskab ke-8 ini jangan hanya dilihat sebagai agenda rutin seremonial organisasi atau sekadar ajang pergantian pengurus. Lebih dari itu, momentum ini harus dijadikan wadah konsolidasi mutakhir bagi dunia usaha dalam memetakan strategi menghadapi tantangan ekonomi global maupun regional.
Sebab, membangun daerah dengan geografis seluas Bulungan tidak akan pernah bisa maksimal jika hanya mengandalkan pundak pemerintah semata.
“Pembangunan daerah ini tidak dapat dilakukan pemerintah sendiri. Diperlukan sinergi dan kolaborasi yang kuat dalam kerangka quadruple helix, yaitu kerja sama antara pemerintah, dunia usaha (swasta), akademisi, dan masyarakat,” tegas Wabup Kilat di hadapan para pengusaha.
Ia menambahkan, eksistensi Kadin sangat krusial sebagai jembatan komunikasi dan mitra konstruktif untuk merumuskan kebijakan ekonomi yang pro-rakyat demi kemajuan Kabupaten Bulungan.
Manjakan Investor, Pemkab Siapkan Raperda Kemudahan Investasi
Sejalan dengan semangat Kadin, Pemkab Bulungan juga terus tancap gas membenahi internal birokrasi guna menciptakan iklim investasi yang sehat dan kompetitif. Komitmen tersebut dibuktikan dengan kehadiran Mal Pelayanan Publik (MPP) yang memangkas jalur birokrasi perizinan menjadi lebih cepat dan transparan.
Tak sampai di situ, keseriusan pemda dalam memanjakan para pemilik modal juga ditunjukkan dengan langkah progresif mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) khusus.
“Saat ini kita sedang mengajukan Raperda tentang pemberian insentif dan kemudahan investasi di Bulungan. Kita ingin infrastruktur pendukung ekonomi siap, sektor unggulan daerah bergerak, dan penguatan ekonomi kerakyatan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas,” pungkas Wabup.(red)
