BULUNGAN, TANJUNGNEWS.COM – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2027 sebesar Rp4.027.901.
Selain UMP, Pemprov Kaltara juga menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) 2027 untuk tiga sektor usaha, yakni perkebunan kelapa sawit, pertambangan batu bara, serta minyak bumi dan gas alam.
Penetapan tersebut diumumkan langsung Gubernur Kaltara, Zainal A. Paliwang, di Ruang Rapat Kantor Gubernur Kaltara, Kamis (19/11/2026).
Keputusan itu tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Kaltara Nomor 100.3.3.1/546/2026 tentang UMP Tahun 2027 dan Nomor 100.3.3.1/547/2026 tentang UMSP Tahun 2027.
Zainal mengatakan, penetapan upah minimum telah melalui pembahasan bersama Dewan Pengupahan Provinsi dengan melibatkan unsur pemerintah, serikat pekerja, pengusaha, akademisi hingga Badan Pusat Statistik (BPS).
Menurutnya, sejumlah indikator ekonomi menjadi pertimbangan dalam menentukan besaran upah, terutama pertumbuhan ekonomi dan inflasi di Kaltara.
Berdasarkan data BPS, pertumbuhan ekonomi Kaltara pada triwulan III 2026 tercatat sebesar 5,51 persen.
Sementara inflasi tahunan pada September 2026 mencapai 2,56 persen.
“Dalam pembahasan, kami memperhatikan sejumlah indikator ekonomi, termasuk pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang disampaikan BPS Kaltara,” kata Zainal.
Ia menjelaskan, perhitungan UMP mengacu pada ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ketenagakerjaan. Formula pengupahan mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi, inflasi, serta indeks tertentu dengan rentang nilai 0,5 hingga 1.
Dari hasil pembahasan dan mekanisme pengambilan keputusan dalam sidang pleno Dewan Pengupahan Provinsi, UMP Kaltara 2027 akhirnya ditetapkan sebesar Rp4.027.901.
Jika dibandingkan dengan nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Provinsi Kaltara 2026 sebesar Rp5.198.544, besaran UMP tersebut telah mencapai 77,48 persen dari nilai KHL.
Sementara itu, UMSP Kaltara 2027 untuk tiga sektor usaha ditetapkan dengan besaran berbeda.
Berikut rinciannya:
Perkebunan kelapa sawit: Rp4.053.065.
Pertambangan batu bara: Rp4.061.619.
Minyak bumi dan gas alam: Rp4.070.174.
Zainal berharap keputusan tersebut dapat diterima dan dilaksanakan dengan baik oleh seluruh pihak. Ia juga meminta perusahaan mematuhi ketentuan pengupahan sesuai peraturan perundang-undangan.
Kepada para pekerja dan serikat pekerja, ia mengajak agar terus menjaga komunikasi serta membangun hubungan industrial yang harmonis dengan pihak perusahaan.
“Harapan saya, keputusan UMP dan UMSP Tahun 2027 ini dapat dilaksanakan dengan baik oleh semua pihak. Kita ingin kesejahteraan pekerja meningkat, tetapi dunia usaha juga tetap dapat berkembang,” ujarnya.
Ia menegaskan, pembangunan Kaltara tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan investasi dan pembangunan fisik, tetapi juga harus memberikan manfaat nyata melalui pemerataan kesejahteraan masyarakat.
Zainal turut mengapresiasi seluruh anggota Dewan Pengupahan Provinsi, mulai dari unsur pemerintah, serikat pekerja, Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), akademisi, BPS hingga pihak lainnya yang telah berkontribusi dalam pembahasan.
Menurutnya, komunikasi dan kebersamaan seluruh unsur menjadi kunci menjaga hubungan industrial yang kondusif demi mendukung kemajuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kaltara.(red)





