BULUNGAN,TANJUNGNEWS.COM– Bupati Bulungan, Syarwani, S.Pd., M.Si., menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan untuk memfokuskan tema pembangunan tahun 2026 pada penguatan Sumber Daya Manusia (SDM).
Syarwani menyatakan jika penguatan SDM ini tidak hanya terbatas pada lingkungan pendidikan formal, tetapi mencakup skala yang lebih luas, termasuk peningkatan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemkab Bulungan.
”Komitmen kita bersama dengan DPRD, sesuai dengan tema pembangunan di 2026 yang akan datang, tentu hal-hal yang berkaitan dengan penguatan SDM,” ujar Syarwani.
Bupati Syarwani menjelaskan bahwa penguatan SDM di lingkungan pendidikan formal akan terus dilakukan, sesuai kewenangan Pemda Bulungan, mulai dari jenjang TK, PAUD, SD, hingga SMP. Namun, fokus utama juga diarahkan pada peningkatan kapasitas ASN.
Program Upgrade Pendidikan untuk ASN
Dalam keterangannya, Bupati Syarwani menyampaikan bahwa Pemkab Bulungan telah mengambil kebijakan untuk mengatasi data ASN yang berstatus PNS namun belum memiliki kualifikasi pendidikan sarjana.
Kebijakan ini bahkan telah disampaikan secara terbuka saat upacara HUT Korpri beberapa waktu lalu.
”Saya tahu ada beberapa data ASN Bulungan yang hari ini dia berstatus PNS tapi belum sarjana. Nah, kita memiliki skema, kita memiliki ruang, peluang, bagaimana kita meng-upgrade kawan-kawan yang hari ini PNS yang ada di Bulungan ini bisa kita upgrade (ikut pendidikan Sarjana),” tegasnya.
Bupati mengungkapkan, berdasarkan data awal yang disampaikan pada upacara HUT Korpri, terdapat 277 PNS Bulungan, yang belum berkualifikasi pendidikan sarjana. Jumlah ini pun masih mungkin bertambah setelah diverifikasi.
Program upgrade ini akan dilakukan melalui kerja sama dengan perguruan tinggi.
Tujuannya adalah untuk memastikan ASN memiliki kompetensi dan kapasitas yang memadai agar ke depan tidak terjadi potensi kekosongan SDM, terutama yang terkait dengan persyaratan menduduki jabatan.
Syarat Jabatan Wajib Sarjana
Syarwani menekankan bahwa peningkatan kualifikasi ini menjadi mendesak mengingat persyaratan dalam undang-undang kepegawaian saat ini.
”Hari ini kawan-kawan semuanya, syarat dalam undang-undang kepegawaian itu sendiri, untuk menjadi lurah pun wajib sarjana. Untuk menjabat Kasubag ataupun Kepala Bagian, itu salah satunya adalah wajib sarjana, dan itu tidak bisa ditawar. Jadi, tidak juga berlaku yang namanya diploma (DIII),” jelas Bupati.
Oleh karena itu, upaya meningkatkan kualifikasi PNS yang masih berijazah SLTA menjadi prioritas utama bagi Pemkab Bulungan.
Dukungan untuk Anak Muda dan Balai Latihan Kerja
Selain fokus pada ASN, Syarwani juga memastikan peningkatan kapasitas SDM di Bulungan juga menyasar generasi muda.
”Termasuk juga hari ini, peningkatan kapasitas ini tidak hanya bicara dalam kerangka formal, tapi juga kita upayakan bagaimana anak-anak muda di Kabupaten Bulungan ini juga kita bisa upgrade melalui keahlian tertentu,” tambahnya.
Bupati telah menugaskan jajarannya untuk mengupayakan terwujudnya Balai Latihan Kerja (BLK) di Bulungan yang sesuai dengan kebutuhan daerah.
Pihaknya akan berupaya mendapatkan intervensi dari pemerintah pusat untuk merealisasikan mimpi pembangunan BLK tersebut.(dsh/red)
