Akademisi Nilai Bulungan Masuk Kategori Wilayah Tahan Pangan di Kaltara

Redaksi

Dr Elly Jumiati SP.,MP Kepala Program Study (Kaprodi) Magister Ilmu Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Borneo Tarakan (UBT)
Dr Elly Jumiati SP.,MP Kepala Program Study (Kaprodi) Magister Ilmu Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Borneo Tarakan (UBT)

TARAKAN- TANJUNGNEWS.COM- Dalam 100 hari masa pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati Bulungan, Syarwani, S.Pd.M.Si dan Kilat A.Md kalangan akademisi menilai setiap kebijakan yang dibuat Pemerintah Kabupaten Bulungan untuk mendorong produktivitas pertanian sejalan dengan visi misi yang telah dibuat, bahkan hal tersebut mengantarkan Bulungan menjadi wilayah dengan kategori tahan pangan di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara).

Hal tersebut disampaikan Dr Elly Jumiati SP.,MP Kepala Program Study (Kaprodi) Magister Ilmu Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Borneo Tarakan (UBT) dalam program kepala daerah menyapa dengan tema 100 hari masa pemerintahan Syarwani-Kilat di RRI Tarakan beberapa waktu lalu.

“Visi, misi dan proram 100 hari dari berjalanya pemerintahan bapak Syarwani-Kilat, saya menyimpulkan sudah sinkron dan saling bersinergi,”ungkapnya.

Jika dilihat dari visi yang diusung kata Dr Elly, “Bulungan Berdaulat, Unggul Melalui Pembangunan Hijau Berkelanjutan” kemudian terimplementasi dalam misi yang pertama kedualatan pangan berbasis kearifan lokal serta pertanian berkelanjutan.

Baca Juga  Pjs Gubernur Kaltara Pastikan Kesiapan Ujicoba Makan Bergizi Gratis

“Artinya pertanian berkelanjutan juga mempertimbangkan aspek pelestarian alam di sisi ekologi dan lingkungan termasuk sosial ekonominya,”terangnya.

Menurutnya, dalam 100 hari kerjanya Pemda Kabupaten Bulungan masih berfokus mengejar kedaulatan pangan. Jika dilihat indikatornya, masyarakat Bulungan dapat mengakses pangan dengan mudah. Termasuk upaya pembukaan akses jalan menuju wilayah sentra pertanian dengan program jalan usaha tani.

Faktor lain, untuk menilai keberhasilan di sektor pertanian dilihat dari sarana produksi pertanian hingga besaran insentif yang diperoleh petani.

“Untuk mengukur ketercapaian pembangunan pertanian dinilai dari beberapa indikator salah satunya Nilai Tukar Petani (NTP). Dari data BPS (Badan Pusat Statistik) tahun 2025 se- Kaltara nilai tukar petani Bulungan naik sekitar 2 persen,”jelasnya.

Baca Juga  KGTS Pancing Sikap Kritis Siswa

Dari data tersebut, mengindikasikan petani Bulungan mengalami kenaikan kesejahteraan karena daya beli mereka meningkat, dampak dari berbagai program yang dibuat oleh Pemda Bulungan.

“Dengan kenaikan NTP pendapatan petani cenderung lebih baik, sedangkan indeks harga ada beberapa komoditas pertanian yang mempengaruhi inflasi terutama cabe. Hal tersebut masih menjadi PR (Pekerjaan Rumah) yang perlu dicari solusinya,”katanya.

Masuknya Kabupaten Bulungan dalam kategori wilayah tahan pangan di Provinsi Kaltara, dinilai dari 9 indikator salah satunya luas lahan pertanian. Untuk meningkatkan kategori Bulungan menjadi wilayah sangat tahan pangan perlu adanya upaya perluasan lahan pertanian dan upaya perlindungan terhadap alih fungsi lahan.

“Salah satu faktor penghambat suatu wilayah meningkat menjadi sangat tahan pangan adalah alih fungsi lahan pertanian menjadi perkebunan atau tanaman non pangan. Ini perlu menjadi perhatian serius Pemda Bulungan agar membuat regulasi perlindungan terhadap alih fungsi lahan,”tegasnya.

Baca Juga  Utamakan Persuasif Untuk Cegah Pembakaran Hutan

Dari hasil penelitian mahasiswa Magister Ilmu Pertanian UBT beberapa waktu lalu, terkait pengembangan ekonomi kerakyatan melaui komoditas unggulan berbasis potensi wilayah.

Hasilnya beberapa wilayah di Bulungan secara indikator yang diukur, berpotensi bahkan sudah, bisa dikembangkan beberapa komoditas tanaman pangan Pajale (Padi, Jagung dan Kedelai) untuk meningkatkan ekonomi berkelanjutan yang selaras dengan program ketahanan pangan nasional.

“Beberapa wilayah di Bulungan layak dan cukup baik di kembangkan tanaman “Pajale” yang merupakan tiga jenis tanaman pangan utama, untuk meningkatkan kedaulatan pangan Indonesia dan mengurangi ketergantungan terhadap impor,”pugkasnya (dsh/red)

Bagikan

Tags

Berita Terkait