JAKARTA,TANJUNGNEWS.COM-Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengungkapkan 40 hingga 50 persen masyarakat Indonesia belum mampu mengonsumsi pola makan bergizi seimbang karena harganya lebih mahal dibandingkan dengan pola makan bergizi cukup.
Direktur Kelautan dan Perikanan Kementerian PPN/Bappenas Mohamad Rahmat Mulianda menyampaikan bahwa hasil studi menunjukkan biaya untuk menerapkan pola makan bergizi seimbang mencapai 66 persen lebih mahal dibandingkan pola makan bergizi cukup.
“Akibatnya 40-50 persen penduduk kita (Indonesia) belum mampu membeli makanan bergizi yang seimbang. Artinya, semakin tinggi kualitas gizi suatu makanan, semakin banyak pula masyarakat yang tidak dapat menjangkau,” katanya dalam Sustainable Development Annual Conference (SAC) 2025 di Jakarta, Kamis.
Ia menilai, tantangan tersebut memperlihatkan bahwa upaya penguatan ketahanan pangan nasional tidak hanya terkait aspek produksi, tapi juga aksesibilitas dan keterjangkauan harga.
Ia menuturkan, banyak masyarakat di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang masih menghadapi kendala dalam memperoleh bahan pangan bergizi dengan harga terjangkau.
Menurut Rahmat, kondisi kerentanan pangan di daerah 3T tersebut menjadi ironi bagi negara agraris yang terletak di wilayah tropis seperti Indonesia.
“Padahal kita negara agraris, negara di wilayah tropis ini harusnya tidak ada kerentanan pangan, karena kita (diberi sinar) matahari cukup, tanah gembur, dan sebagainya. Tentunya ini tantangan untuk kita bagaimana pangan lokal mampu berkontribusi untuk gizi berimbang dan untuk pemenuhan pangan setiap masyarakat,” tuturnya.
Ia pun menekankan pentingnya diversifikasi pangan lokal sebagai upaya untuk memperbaiki pola konsumsi masyarakat, salah satunya mendorong peningkatan konsumsi protein hewani dan nabati dari sumber pangan lokal, termasuk hasil laut (blue food) yang kaya protein.
Ia mengatakan bahwa pemerintah saat ini tengah menyusun strategi nasional ketahanan pangan yang mencakup penguatan kebijakan, peningkatan produksi pangan lokal, optimalisasi distribusi, inovasi teknologi, serta pemberian insentif bagi pelaku usaha pangan lokal.
“Pangan lokal bukan sekadar sumber gizi, tetapi juga menjadi simbol kemandirian dan ketahanan ekonomi masyarakat di tingkat akar rumput,” ujar Mohamad Rahmat Mulianda.(Antara/red)
