Gaji PNS Hingga Karyawan Swasta Bakal Dipotong Iuran Tapera, Berikut Ketentuanya

Redaksi

TANJUNGNEWS.COM – Gaji para pekerja akan dipotong 3 persen. Potongan gaji untuk pegawai negeri sipil (PNS), TNI, Polri, pekerja BUMN, BUMD, hingga karyawan swasta tersebut digunakan untuk program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

Ketentuan mengenai iuran Tapera diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat.

Lantas, bagaimana ketentuan penarikan iuran Tapera tersebut?

Dikutip dari detikFinance, Tapera merupakan penyimpanan yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu.

Iuran tersebut hanya dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan perumahan dan/atau dikembalikan berikut hasil pemupukannya setelah kepesertaan berakhir.

Jika mengacu PP 25 Tahun 2020, peserta Tapera terdiri atas pekerja dan pekerja mandiri. Pekerja dan pekerja mandiri yang berpenghasilan paling sedikit sebesar upah minimum wajib mengikuti iuran tersebut.

Baca Juga  Tuntut Upah Naik 15 %, Buruh Ancam Mogok Kerja Nasional



Khusus pekerja mandiri, meski berpenghasilan di bawah upah minimum, tetap dapat menjadi peserta. Adapun, peserta Tapera adalah pekerja yang telah berusia paling rendah 20 tahun atau sudah menikah pada saat mendaftar.

Pasal 7 PP 25 Tahun 2020 menjelaskan ketentuan peserta Tapera untuk pekerja secara rinci sebagai berikut:


a. Calon Pegawai Negeri Sipil
b. Pegawai Aparatur Sipil Negara
c. Prajurit Tentara Nasional Indonesia
d. Prajurit siswa Tentara Nasional Indonesia
e. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
f. Pejabat negara
g. Pekerja/buruh badan usaha milik negara/daerah
h. Pekerja/buruh badan usaha milik desa
i. Pekerja/buruh badan usaha milik swasta
j. Pekerja yang tidak termasuk Pekerja sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf i yang menerima gaji atau upah.

Sementara itu, Pasal 15 ayat 1 PP Nomor 21 Tahun 2024 menjelaskan besaran simpanan peserta ditetapkan 3 persen dari gaji atau upah untuk pekerja dan penghasilan untuk peserta pekerja mandiri.

Baca Juga  Menang Voting, Yenny Wahid Kembali Nahkodai FPTI Hingga 2027

Selanjutnya, Pasal 15 Ayat 2 menyebutkan besaran simpanan peserta sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 untuk peserta pekerja ditanggung bersama oleh pemberi kerja sebesar 0,5 persen dan pekerja sebesar 2,5 persen.

Lalu, Pasal 15 Ayat 3 menjelaskan besaran simpanan peserta untuk peserta pekerja mandiri ditanggung sendiri oleh pekerja mandiri. Adapun, dasar perhitungan untuk menentukan perkalian besaran simpanan peserta sebagaimana dimaksud Ayat 1 dan 2 dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Pekerja yang menerima gaji atau upah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dengan berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

b. Pekerja/buruh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, dan badan usaha milik swasta diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

c. Pekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf j diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

d. Pekerja Mandiri diatur oleh BP Tapera.

Selanjutnya, Pasal 68 PP 25 Tahun 2020 menjelaskan pemberi kerja untuk pekerja sebagaimana Pasal 7 huruf i mendaftarkan pekerjanya kepada BP Tapera paling lambat 7 tahun sejak tanggal berlakunya PP tersebut.

Baca Juga  Ini Dia 12 Rahasia Negara, Pantang Diumbar ke Publik Sesuai Permenhan

PP tersebut diundangkan pada 20 Mei 2020. Artinya, pendaftaran peserta Tapera berlaku paling lambat pada 2027.(iws/iws/red)

Bagikan

Tags

Berita Terkait